TENTANG PEMBANGUNAN MP3EI (BAGIAN II)

Pola perencanaan yang berhasil ditetapkan di masa orde baru tersebut saat ini dicoba dibangun kembali oleh pemerintah dengan mengeluarkan master plan perencanaan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI), yang sasaran-nya difokuskan pada pengembangan 8 aktivitas ekonomi utama, antara lain: Pengembangan sektor pertanian, pengembangan sektor energi, pengembangan industri, pengembangan sektor kelautan, pengembangan sektor pertambangan. pengembangan sektor telematika, pengembangan pariwisata dan pengembangan kawasan strategis.

Pemilihan 8 aktivitas tersebut dikarenakan ada berbagai macam alasan, mulai dari alasan ekonomi-teknis, sampai pada alasan politis. Sehingga boleh kita singkat secara sederhana bahwa pengembangan 8 aktivitas ekonomi utama tersebut dapat dikatakan berdasarkan pertimbangan ekonomi-politik yang dirasa sudah matang. Mengapa memakai istilah pertimbangan ekonomi-politik? Hal tersebut menyangkut kedalam dua pokok. Pokok pertama adalah lingkup ekonomi tidak lagi menyangkut tujuan rumah-tangga individual melainkan seluruh rumah-tangga masyarakat secara simultan. Karena pergeseran dari individual ke simultan, menyebabkan timbulnya pokok yang kedua yaitu soal tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab atas keterlaksanaan dan keberhasilan kinerja ekonomi-politik? Tanggung jawab tersebut tidak lagi berada di pundak kepala keluarga, namun bergeser kepada para pemangku kebijakan dalam sebuah Negara (aspek politik). Karena menyangkut aspek kesejahteraan dan kebaikan bersama, maka boleh saya sederhanakan bahwa proses penentuan 8 aktivitas ekonomi utama MP3EI dibentuk berdasarkan hasil konsensus ekonomi-politik yang sangat panjang. Sebagaiman dijelaskan pada dokumen MP3EI bahwa penentuan 8 aktivitas ekonomi utama, secara teknis, ditentukan oleh berbagai pengembangan dan perhitungan berbagai macam variable dan kemudian dibentuk sebuah model yang menggambarkan kinerja kondisi ekonomi Indonesia baik saat ini maupun di masa mendatang. Model yang dibangun oleh para ahli secara sederhana dapat dibagi menjadi dua, ada model ekonomi makro dan ada model ekonomi mikro yang kesemua saling terkait.

Proses penentuan 8 aktivitas ekonomi utama MP3EI tidak berhenti sampai pada pembentukan model saja, yang kemudian keluar angka-nya. Angka tersebut kemudian didiskusikan dan didialogkan dengan para pengambil kebijakan sehingga tercapai sebuah rumusan kebijakan. Inilah yang bisa disebut sebagai aspek politik-nya. Proses diatas tidak hanya mencapai transformasi ruang lingkup, namun juga transformasi tujuan. Sehingga terdapat perbedaan tujuan yang mendasar antara perencanaan pembangunan orde baru dengan orde reformasi. Jika perencanaan pembangunan ekonomi pada orde baru lebih dititik beratkan pada innerself ekonomi Indonesia berupa swasembada pangan dan pengurangan kemiskinan, maka tujuan pembuatan MP3Ei lebih dititik beratkan pada bagaimana caranya agar kita dapat tetap bersaing dengan perekonomian global (outher side). Sehingga tujuan ekonomi bangsa Indonesia bergeser dari pemenuhan walfare state menjadi pemenuhan kesejahteraan secara individual. Hal tersebut dapat dilihat dari dokumen MP3EI, dimana visi ekonomi Indonesia 2025 adalah merubah struktur ekonomi primer Indonesia yang pada tahun 2009 mencapai 22% menjadi 10% pada tahun 2025. Sektor sekunder yang pada tahun 2009 memiliki share pada perekonomian nasional sebesar 33% menjadi 36% pada tahun 2025. Serta sektor tersier yang pada tahun 2009 memiliki share pada perekonomian nasional sebesar 45% menjadi 55% pada tahun 2025.



Pengaruh Globalisasi

Margareth Thatcher pada tahun 1987 mengemukakan sebuah premis yang bisa dijadikan pijakan berpikir tentang konsep globalisasi. Beliau mengungkapkan bahwa dalam era globalisasi seperti saat ini “masyarakat itu tidak ada, yang ada hanyalah individu”. Lalu apa kaitan pokok pengaruh globalisasi dengan masalah MP3EI ? Ada dua jawaban pokok untuk hal tersebut, Pertama, sama dengan pergesaran kinerja ekonomi rumah tangga ke ekonomi Negara, maka globalisasi menggeser lokus kinerja ekonomi suatu Negara ke ekonomi global. Artinya, perencanaan pembangunan ekonomi di suatu Negara harus melibatkan lebih dalam faktor-faktor eksternal didalam kondisi perekonomian global. Hal inilah yang menjadi paradok utama berbenturannya tujuan kinerja MP3EI dengan RPJMD maupun Musrenbang yang ada di wilayah pemerintahan daerah Republik Indonesia. Didalam MP3EI, secara singkat dapat dijelaskan bahwa perekonomian Indonesia dapat melaju dengan kencang jika dilepaskan dari kaitannya dengan kekangan kelompok, komunitas maupun satuan bangsa. Artinya, perencanaan pembangunan ekonomi harus menjamin bekerjanya faktor-faktor yang memungkinkan kinerja ekonomi menjadi privat. Sedangkan didalam RPJMD maupun Musrenbang dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya masih kental dengan nuansa kelompok, komunitas maupun suku bangsa yang mendiami wilayah tersebut. Inilah pokok pertama yang menyebabkan perencanaan pembangunan oleh arsitek ekonomi orde reformasi gaung-nya tidak sehebat arsitek ekonomi orde baru.

TENTANG PEMBANGUNAN MP3EI (BAGIAN I)

Pertama kali saya mendengar istilah masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI), hampir dapat dipastikan pikiran kita langsung melayang pada era president Soeharto yaitu tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Indonesia yang kemudian di operasionalkan menjadi pembangunan lima tahun (Pelita). Atas hal tersebut, problematik yang akan kita pakai sebagai pijakan dalam sketsa kecil ini adalah istilah “pembangunan” (development). Titik pijakan ini langsung berbenturan dengan 2 hal kontrovensi. Hal pertama lebih terkait dengan masalah ekonomi-politik dan hal kedua lebih condong ke masalah trauma “politik” dengan menghilangkan kata ekonomi. Hal pertama mengandaikan bahwa pembangunan merupakan sebuah kesengajaan yang dilakukan entah oleh: pemerintah, komunitas-komunitas lokal, LSM maupun kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan “transformasi” menuju keadaan yang lebih baik. Hal kedua, istilah pembangunan lebih merupakan “trauma” bangsa Indonesia terhadap rezim Orde Baru. Hal ini dikarenakan istilah pembangunan dengan rezim orde baru tidak dapat dipisahkan, seperti gelar yang melekat pada President Soeharto yang dijuluki bapak Pembangunan Indonesia. Sehingga menyebabkan pembangunan diartikan sebagai kebijakan publik yang akan membawa pada kebaikan bersama (common good). Namun dalam prakteknya, kebijakan pembangunan yang dilakukan hanya mengekspresikan kepentingan suatu kelompok dan tidak mencakup kebaikan bersama (common good). Sehingga hal tersebut tidak bisa disebut kebijakan dan juga tidak bersifat publik. Akibatnya pudarnya makna publik mengakibatkan pudarnya makna pembangunan bagi masyarakat Indonesia. Sketsa kecil ini membangun sebuah argumentasi bahwa kelumpuhan atau keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, ditentukan oleh efektifitas “jembatan” penghubung antara kebijakan publik yang dirumuskan dengan pengejaran kebaikan bersama (common goods). Membangun Ekonomi Alasan mendasar mengapa harus ada pembangunan ekonomi adalah: karena setiap hal didunia selalu bergerak dan berubah sehingga diperlukan sebuah pembangunan yang merupakan penjabaran dari proses transformasi berupa pemecahan (breakthrough) dari keadaan ekonomi yang terhenti (stagnan) kesuatu pertumbuhan kumulatif yang bersifat terus menerus guna menuju kebaikan bersama (common goods). Dalam proses membangun tersebut, berlaku hukum ekonomi. Hukum ekonomi secara sederhana menggambarkan, bahwa hal yang mempengaruh kecepatan pertumbuhan perekonomian suatu Negara ditentukan oleh seberapa cepat pertambahan produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Artinya; jika setiap periode terjadi perubahan pertambahan produksi barang dan jasa pada suatu Negara secara berkelanjutan maka dapat dikatakan perekonomian Negara tersebut secara rill bagus. Untuk mencapai hal tersebut, fungsi utama pendorong percepatan pertumbuhan barang dan jasa adalah fungsi investasi. Perubahan investasi yang dilakukan sekarang, baik tinggi maupun rendah akan berimplikasi pada pertambahan produksi barang dan jasa. Sehingga fungsi investasi sendiri saling berkaitan dengan pengendalian konsumsi pada masa kini. Sehingga membangun ekonomi dapat diartikan sebagai, pilihan yang diambil oleh suatu Negara terhadap tingkat konsumsi yang dikeluarkan pada masa sekarang untuk mencapai pertambahan produksi dan konsumsi di masa mendatang. Apakah penentuan pilihan cukup sampai disitu? Jawabannya tidak, setelah menentukan pilihan diatas, suatu Negara juga dihadapkan berbagai macam pilihan lagi, diantaranya memilih pola investasi, memilih pola pendapatan, memilih pola pembangunan kelembagaan, memilih pola distribusi dan berbagai macam pilihan ekonomi lainnya yang tentu diperlukan perencanaan pembangunan yang matang. Oleh masyarakat Indonesia secara implisit proses serta pengambilan keputusan dari perencanaan pembangunan ini diserahkan kepada berbagai kekuatan ekonomi yang terdapat di Negara ini. Fungsi utama dari adanya kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk menimbulkan, membuat dan menjamin proses pembangunan secara terus menerus. Dalam sejarah, perencanaan pembangunan di Indonesia yang dikenal cukup luas adalah rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang kemudian dioperasionalkan dan disosialisasikan ke masyarakat menjadi Pelita. Pelita pada masa itu dinilai cukup berhasil, dengan salah satu programnya adalah mencapai “Swasembada” pangan dan pengurangan kemiskinan, meskipun juga ada beberapa masalah mendasar yang belum terselesaikan hingga saat ini. Pola perencanaan yang berhasil ditetapkan di masa orde baru tersebut saat telah dicoba dibangun kembali oleh pemerintah dengan mengeluarkan master plan perencanaan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI), yang sasaran-nya difokuskan pada pengembangan 18 aktivitas ekonomi utama.