14/06/12

TENTANG PEMBANGUNAN MP3EI (BAGIAN II)

Pola perencanaan yang berhasil ditetapkan di masa orde baru tersebut saat ini dicoba dibangun kembali oleh pemerintah dengan mengeluarkan master plan perencanaan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI), yang sasaran-nya difokuskan pada pengembangan 8 aktivitas ekonomi utama, antara lain: Pengembangan sektor pertanian, pengembangan sektor energi, pengembangan industri, pengembangan sektor kelautan, pengembangan sektor pertambangan. pengembangan sektor telematika, pengembangan pariwisata dan pengembangan kawasan strategis.

Pemilihan 8 aktivitas tersebut dikarenakan ada berbagai macam alasan, mulai dari alasan ekonomi-teknis, sampai pada alasan politis. Sehingga boleh kita singkat secara sederhana bahwa pengembangan 8 aktivitas ekonomi utama tersebut dapat dikatakan berdasarkan pertimbangan ekonomi-politik yang dirasa sudah matang. Mengapa memakai istilah pertimbangan ekonomi-politik? Hal tersebut menyangkut kedalam dua pokok. Pokok pertama adalah lingkup ekonomi tidak lagi menyangkut tujuan rumah-tangga individual melainkan seluruh rumah-tangga masyarakat secara simultan. Karena pergeseran dari individual ke simultan, menyebabkan timbulnya pokok yang kedua yaitu soal tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab atas keterlaksanaan dan keberhasilan kinerja ekonomi-politik? Tanggung jawab tersebut tidak lagi berada di pundak kepala keluarga, namun bergeser kepada para pemangku kebijakan dalam sebuah Negara (aspek politik). Karena menyangkut aspek kesejahteraan dan kebaikan bersama, maka boleh saya sederhanakan bahwa proses penentuan 8 aktivitas ekonomi utama MP3EI dibentuk berdasarkan hasil konsensus ekonomi-politik yang sangat panjang. Sebagaiman dijelaskan pada dokumen MP3EI bahwa penentuan 8 aktivitas ekonomi utama, secara teknis, ditentukan oleh berbagai pengembangan dan perhitungan berbagai macam variable dan kemudian dibentuk sebuah model yang menggambarkan kinerja kondisi ekonomi Indonesia baik saat ini maupun di masa mendatang. Model yang dibangun oleh para ahli secara sederhana dapat dibagi menjadi dua, ada model ekonomi makro dan ada model ekonomi mikro yang kesemua saling terkait.

Proses penentuan 8 aktivitas ekonomi utama MP3EI tidak berhenti sampai pada pembentukan model saja, yang kemudian keluar angka-nya. Angka tersebut kemudian didiskusikan dan didialogkan dengan para pengambil kebijakan sehingga tercapai sebuah rumusan kebijakan. Inilah yang bisa disebut sebagai aspek politik-nya. Proses diatas tidak hanya mencapai transformasi ruang lingkup, namun juga transformasi tujuan. Sehingga terdapat perbedaan tujuan yang mendasar antara perencanaan pembangunan orde baru dengan orde reformasi. Jika perencanaan pembangunan ekonomi pada orde baru lebih dititik beratkan pada innerself ekonomi Indonesia berupa swasembada pangan dan pengurangan kemiskinan, maka tujuan pembuatan MP3Ei lebih dititik beratkan pada bagaimana caranya agar kita dapat tetap bersaing dengan perekonomian global (outher side). Sehingga tujuan ekonomi bangsa Indonesia bergeser dari pemenuhan walfare state menjadi pemenuhan kesejahteraan secara individual. Hal tersebut dapat dilihat dari dokumen MP3EI, dimana visi ekonomi Indonesia 2025 adalah merubah struktur ekonomi primer Indonesia yang pada tahun 2009 mencapai 22% menjadi 10% pada tahun 2025. Sektor sekunder yang pada tahun 2009 memiliki share pada perekonomian nasional sebesar 33% menjadi 36% pada tahun 2025. Serta sektor tersier yang pada tahun 2009 memiliki share pada perekonomian nasional sebesar 45% menjadi 55% pada tahun 2025.



Pengaruh Globalisasi

Margareth Thatcher pada tahun 1987 mengemukakan sebuah premis yang bisa dijadikan pijakan berpikir tentang konsep globalisasi. Beliau mengungkapkan bahwa dalam era globalisasi seperti saat ini “masyarakat itu tidak ada, yang ada hanyalah individu”. Lalu apa kaitan pokok pengaruh globalisasi dengan masalah MP3EI ? Ada dua jawaban pokok untuk hal tersebut, Pertama, sama dengan pergesaran kinerja ekonomi rumah tangga ke ekonomi Negara, maka globalisasi menggeser lokus kinerja ekonomi suatu Negara ke ekonomi global. Artinya, perencanaan pembangunan ekonomi di suatu Negara harus melibatkan lebih dalam faktor-faktor eksternal didalam kondisi perekonomian global. Hal inilah yang menjadi paradok utama berbenturannya tujuan kinerja MP3EI dengan RPJMD maupun Musrenbang yang ada di wilayah pemerintahan daerah Republik Indonesia. Didalam MP3EI, secara singkat dapat dijelaskan bahwa perekonomian Indonesia dapat melaju dengan kencang jika dilepaskan dari kaitannya dengan kekangan kelompok, komunitas maupun satuan bangsa. Artinya, perencanaan pembangunan ekonomi harus menjamin bekerjanya faktor-faktor yang memungkinkan kinerja ekonomi menjadi privat. Sedangkan didalam RPJMD maupun Musrenbang dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya masih kental dengan nuansa kelompok, komunitas maupun suku bangsa yang mendiami wilayah tersebut. Inilah pokok pertama yang menyebabkan perencanaan pembangunan oleh arsitek ekonomi orde reformasi gaung-nya tidak sehebat arsitek ekonomi orde baru.

Tidak ada komentar: