Puji Tuhan saya ditakdirkan menjadi rakyat Indonesia. Alhamdulilah pemimpin-pemimpin Indonesia didalam hati dan pikirannya penuh rakyat. Bagaimana tidak? para pemimpin itu mengerti bahwa dasar dari sebuah ekonmi pertama-tama adalah urusan mata pencarian. Atas dasar tersebutlah, para pemimpin kita ini sering ribut tentang persoalan-persoalan rakyat, seperti etis atau tidakkah jika renovasi ruang banggar menghabiskan dana sampai Rp 20 M atau bagaimana mencari formulasi yang tepat untuk mengoptimalkan penurunan subsidi BBM agar rakyat tidak merasa terluka maupun kecewa. Penyebabnya bukan karena mereka takut jika rakyat kecewa dan terluka lalu melakukan gerakan people power sehingga keselamatan jiwa masing-masing pejabat dan keluarganya menjadi terancam, tidak mereka tidak takut itu. Mereka tidak takut dengan hal yang remeh-remeh seperti itu, yang mereka takuti hanya bagaiman pertanggung jawabannya jika mereka mati kelak dan anak-cucu beserta keluarganya tidak bisa menikmati kekayaan Indonesia.
Itulah mengapa saya sebut para pejabat-pejabat kita itu seperti Iblis. Iblis itukan secara hakikatnya sengaja meletakkan diri sebagai musuh utama umat manusia. Nah, filosofi iblis inilah yang dipakai oleh para pejabat kita dalam mengambil berbagai kebijakan-kebijakan untuk bangsa. Tujuannya agar rakyat Indonesia ini terlatih bermental kuat dengan kondisi yang serba terjepit dan nantinya akan keluar sebagai pemimpin dunia. Itulah sebenarnya tujuan mulia dari iblis-iblis tersebut. Contoh kebijakan apa yang menggunakan filosofi iblis? tentu kalau kita urai satu per satu akan terasa panjang dan membosankan. Maka dapatlah kita urai dan elaborasi satu-dua kebijakan yang lagi hot dibicarakan di media massa.
Pertama Pembatasan Subsidi BBM
Akar permasalahan dari pembatasan subsidi ini adalah pemerintah merasa berdosa memberi subsidi kepada rakyat. Kenapa merasa berdosa? tentu banyak bermacam-macam alasannya. Ada yang karena jika minyak kita ini dijual dipasaran yang sekarang harganya mencapai 111,8 dollar AS per barel, tentu uang-nya bisa kita pakai untuk membiaya kekurangan infrastruktur atau pendidikan dan lagian pendapatan per kapita kita sudah naik. Alasan kedua mungkin pemerintah merasa menjadi pemimpin dzalim karena subsidi bbm kita membengkat 103,3% dari kuota APBN-P 2011 sehingga alokasi dana untuk hal lain menjadi terkurangi. Yang ketiga karena pemerintah ber-filosofi seperti iblis maka dicarilah opsi bagaimana membatasi bbm tetapi tidak membebani rakyat dan mereka tidak berlaku dzolim. Tercetuslah ide agar masyarakat hijrah dari bbm ke gas. Harga gas per liter Rp, 4100 lebih murah dari harga bbm bersubsidi.
Nah, untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 3 triliun untuk “mengimport” alat konversi bbm ke gas yang rencananya dibagikan kepada angkutan umum secara gratis. Okey, karena kita bangsa yang besar tidak masalah kita “shodaqoh” pada negara lain karena-toh kita sudah naik peringkat secara pendapatan per kapita. Sampai disitu kecintaan pemerintah kepada rakyat-nya ternyata tidak. Karena pemerintah kita mempunyai filosofi iblis, ada beberapa elemen yang termasuk pakarnya seperti menteri ESDM untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. Yang ditakutkan adalah keribetan atau pelaksanaan teknis di lapangan dalam menggunakan alat converter kit tersebut belum lagi SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas) yang belum ada. Bahkan ada perhitungan bahwa saat program tersebut diterapkan pada tanggal 1 April diperediksikan terjadi kelangkaan BBM subsidi di SPBU. Ah, tapi rakyat Indonesia adalah rakyat yang acuh tak acuh terhadap dirinya sendiri. Rakyat Indonesia adalah rakyat yang ahli krisis, sehingga krisis apa-pun selalu bisa dilawan oleh rakyat Indonesia. Coba kalau masyarakat luar negeri atau katakana-lah rakyat Nigeria misalnya, pasti terheran-heran dan bertanya rakyat anda kok kuat? dengan penderitaan seperti ini. Rakyat kami harga bbm kami naikkan dua kali lipat saja langsung mengadakan gerakan people power turun ke jalan. Disini kok tidak? bahkan dengan akibat ikutan yang hampir tidak jauh berbeda dengan Nigeria.
Kedua Masalah Renovasi Ruangan Banggar
Okey, kita tinggalkan masalah bbm dan segala keruwetannya. Mari masuk pada renovasi ruangan DPR. Sebenarnya rakyat Indonesia tidak ada masalah jika ruangan banggar itu direnovasi. Karena akan menjadi masalah jika kinerja wakil-wakil rakyat terganggu hanya karena masalah sepele ini. Karena rasa cinta rakyat Indonesia yang begitu besar terhadap wakil-wakilnya sehingga rakyat mengijinkan untuk merenovasi ruangan banggar tersebut. Namun karena filosofi iblis yang dipakai, sehingga wakil-wakilnya ini memintah rasa cinta rakyat Indonesia terlalu besar sehingga bisa dikatakan kebacut. Namun karena rakyat Indonesia maha pemaaf dan memahami dialektika sosial-politik sehingga hal diatas hanya dianggap sebagai sarana menempa diri untuk menjadi pemimpin dunia. Jangankan masalah banggar yang kalaupun jadi dibangun dengan anggaran sebegitu besarnya tidak akan berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Masalah yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka saja, rakyat Indonesia ini acuh tak acuh-kok. Namun yang sangat disayangkan mengapa wakil rakyat malu untuk mengakui kiriman cinta rakyat-nya? Bahkan cenderung menolak dan sengaja melempar bingkisan cinta tersebut, dari ketua DPR dan BURT ke sekjen DPR ke ketua Banggar sampai bullet seperti benang kusut
Didalam dialektika teologi beserta kebudayaan, kondisi-kondisi diatas tentu sangat disenangi oleh rakyat Indonesia. Ini berarti hasil cinta rakyat Indonesia mengantarkan mereka lebih dekat ke pintu surga. Karena dalam teologi-kebudayaan surga, orang yang tertindas adalah yang paling dekat dengan surga. Itulah mengapa saya sangat bersyukur hidup di Indonesia. Maka dalam sanubari saya diam-diam berkata “ah wakil rakyat” penolakan cintamu semoga tidak menjadikan Indonesia ini mendapatkan sebuah bayangan semu utopia kesejahteraan. Dan semoga kita dapat dipertemukan didalam Surga.
21/01/12
SUPPORT PT INKA SEKARANG ATAU HANCUR
Indonesia merupakan negara yang amat kaya raya, bahkan menjadi mitos yang tidak ada habisnya untuk dikutip. Namun selama ini, kekayaan tersebut hanya menjadi beban karena sulitnya mengubah kekayaan yang bersifat pasif, menjadi sebuah modal kekayaan yang bersifat aktif sehingga diperlukan adanya revolusi yang bersifat masif. Ekonom Amerika Henry George mengatakan bahwa revolusi kekayaan hanya bisa dibuat ketika kekayaan tersebut ditransformasikan menjadi sebuah modal dengan segala sistem produksi-nya. Karena itu, kunci untuk gerakan perubahan ini adalah kinerja manusia. Maka tepat-lah bahwa manusia hidup harus kerja, kerja dan kerja.
Hasil kerja tersebut saat ini nampaknya mulai muncul sinar kemilaunya. Salah satu sinar kemilau dari hasil kerja tersebut adalah terciptanya program Mendikbud dalam mengembangkan perakitan mobil yang dirakit oleh anak SMK. Seperti hal-nya sebuah iklan yang membutuhkan endoser untuk memasarkannya. Hasil perakitan mobil yang diberi nama Esemka ini beruntung mempunyai endoser bereputasi bagus, yaitu Jokowi wali kota Solo. Yang lebih membuat sinar kemilau keberhasilan dari etos kerja, kerja dan kerja adalah mulai bangkitnya PT INKA. Seperti yang dikatakan oleh Dahlan Iskan (Jawa pos,16-01-2012) bahwa PT INKA saat ini mulai melangkah dengan pasti walau masih dalam tahap membangun kembali reputasi bisnisnya yang hancur pada tahun 1998.
Remah-remah Sejarah
Tulisan dari Dahlan Iskan membuat saya menegok ke belakang melihat sejarah BUMN. Cikal bakal BUMN adalah adaya periodesasi nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada tahun 1957 yanng kemudian di buat aturan legal melalui peraturan pemerintah (Pp) tahun 1960. Namun yang sangat disayangkan gerak laju yang positif tersebut tidak diimbangi dengan dipersiapkannya Nahkoda-nahkoda handal beserta Abk yang handal untuk mengendarai BUMN-BUMN tersebut. Akibatnya seperti yang sering kita dengar BUMN-BUMN tersebut sebagian besar mengalami kerugian tak terkecuali PT INKA.
Gagasan awal mendirikan PT INKA adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta memperlancar mobilitas masyarakat. Atas dasar tersebut sekitar tahun 1981 PT INKA lahir untuk menjawab tantangan tersebut. Apa lagi pada saat itu Pemerintah sedang giat-giat-nya menggalakkan pembangunan ekonomi di segala bidang. Maka tentu posisi PT INKA sangat strategis dalam mendukung pembangunan perekonomian bangsa. Dalam perjalan sejarahnya, produk PT INKA sudah diakui oleh dunia Internasional. Namun pada tahun 1996 Bank Dunia mencetuskan Proyek Efisiensi Perkeretaapian (PEP) sehingga menghilangkan kekuatan produksi PT INKA apa lagi ditambah dengan badai krisis ekonomi 1998. PEP mensyaratkan penggunaan sarana dan prasarana perkeretaapian dari negara-negara kreditor utama Bank Dunia. Syarat ini meliputi penggunaan gerbong dari Jepang dan Jerman, sistem persinyalan dari Belanda, dan jembatan dari Australia. Inilah yang tertinggal dari remah-remah sejarah perkerata Apian kita.
Bunuh Diri dan Melahirkan Diri Yang Baru
Tepat kiranya jika Dahlan Iskan memberikan masukan bahwa PT INKA yang baru keluar rumah sakit akibat kebijakan “bunuh diri” PEP perlu melahirkan diri yang baru yang fokus terhadap core business-nya yaitu membuat kereta api. Dengan diri yang baru ini, PT INKA diharapkan mampu memberikan solusi-solusi cerdas dalam menyelesaikan keruwetan kondisi infrastruktur di Indonesia. Sehingga sektor rill dapat bergerak lebih cepat dan perputaran uang seperti yang diformulasikan oleh Irving Fisher juga ikut berputar lebih cepat.
Dalam kacamata ilmu ekonomi, setiap investasi di sektor riil memiliki efek ganda (multiplier effect). Melalui ketersediaan sarana perkeretaapian yang diproduksi oleh PT. INKA, mampu menimbulkan efek ganda bagi kegiatan produksi ekonomi nasional. Sehingga hasil produk PT INKA mampu mendrive perputaran ekonomi Nasional. Selain itu dengan menjatuhkan pilihan memproduksi sarana perkeretaapian di dalam negeri, dapat menyediakan lapangan kerja yang besar dan menggerakkan perekonomian secara riil. Ini merupakan dampak ikutan dari penyediaan komponen sarana perkeretaapian, mulai dari komponen-komponen teknis sampai komponen interior kereta yang tidak seluruhnya bisa ditangani oleh PT. INKA, dapat disub-kontrakkan kepada koperasi dan usaha kecil-menengah di Indonesia. Dengan sendirinya, pilihan untuk tidak memakai produk sarana perkeretaapian dalam negeri menghilangkan peluang efek ganda bagi pengembangan perekonomian nasional. Serta jangan sampai kita mengulangi kebodohan kita di tahun 1996.
Hasil kerja tersebut saat ini nampaknya mulai muncul sinar kemilaunya. Salah satu sinar kemilau dari hasil kerja tersebut adalah terciptanya program Mendikbud dalam mengembangkan perakitan mobil yang dirakit oleh anak SMK. Seperti hal-nya sebuah iklan yang membutuhkan endoser untuk memasarkannya. Hasil perakitan mobil yang diberi nama Esemka ini beruntung mempunyai endoser bereputasi bagus, yaitu Jokowi wali kota Solo. Yang lebih membuat sinar kemilau keberhasilan dari etos kerja, kerja dan kerja adalah mulai bangkitnya PT INKA. Seperti yang dikatakan oleh Dahlan Iskan (Jawa pos,16-01-2012) bahwa PT INKA saat ini mulai melangkah dengan pasti walau masih dalam tahap membangun kembali reputasi bisnisnya yang hancur pada tahun 1998.
Remah-remah Sejarah
Tulisan dari Dahlan Iskan membuat saya menegok ke belakang melihat sejarah BUMN. Cikal bakal BUMN adalah adaya periodesasi nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada tahun 1957 yanng kemudian di buat aturan legal melalui peraturan pemerintah (Pp) tahun 1960. Namun yang sangat disayangkan gerak laju yang positif tersebut tidak diimbangi dengan dipersiapkannya Nahkoda-nahkoda handal beserta Abk yang handal untuk mengendarai BUMN-BUMN tersebut. Akibatnya seperti yang sering kita dengar BUMN-BUMN tersebut sebagian besar mengalami kerugian tak terkecuali PT INKA.
Gagasan awal mendirikan PT INKA adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta memperlancar mobilitas masyarakat. Atas dasar tersebut sekitar tahun 1981 PT INKA lahir untuk menjawab tantangan tersebut. Apa lagi pada saat itu Pemerintah sedang giat-giat-nya menggalakkan pembangunan ekonomi di segala bidang. Maka tentu posisi PT INKA sangat strategis dalam mendukung pembangunan perekonomian bangsa. Dalam perjalan sejarahnya, produk PT INKA sudah diakui oleh dunia Internasional. Namun pada tahun 1996 Bank Dunia mencetuskan Proyek Efisiensi Perkeretaapian (PEP) sehingga menghilangkan kekuatan produksi PT INKA apa lagi ditambah dengan badai krisis ekonomi 1998. PEP mensyaratkan penggunaan sarana dan prasarana perkeretaapian dari negara-negara kreditor utama Bank Dunia. Syarat ini meliputi penggunaan gerbong dari Jepang dan Jerman, sistem persinyalan dari Belanda, dan jembatan dari Australia. Inilah yang tertinggal dari remah-remah sejarah perkerata Apian kita.
Bunuh Diri dan Melahirkan Diri Yang Baru
Tepat kiranya jika Dahlan Iskan memberikan masukan bahwa PT INKA yang baru keluar rumah sakit akibat kebijakan “bunuh diri” PEP perlu melahirkan diri yang baru yang fokus terhadap core business-nya yaitu membuat kereta api. Dengan diri yang baru ini, PT INKA diharapkan mampu memberikan solusi-solusi cerdas dalam menyelesaikan keruwetan kondisi infrastruktur di Indonesia. Sehingga sektor rill dapat bergerak lebih cepat dan perputaran uang seperti yang diformulasikan oleh Irving Fisher juga ikut berputar lebih cepat.
Dalam kacamata ilmu ekonomi, setiap investasi di sektor riil memiliki efek ganda (multiplier effect). Melalui ketersediaan sarana perkeretaapian yang diproduksi oleh PT. INKA, mampu menimbulkan efek ganda bagi kegiatan produksi ekonomi nasional. Sehingga hasil produk PT INKA mampu mendrive perputaran ekonomi Nasional. Selain itu dengan menjatuhkan pilihan memproduksi sarana perkeretaapian di dalam negeri, dapat menyediakan lapangan kerja yang besar dan menggerakkan perekonomian secara riil. Ini merupakan dampak ikutan dari penyediaan komponen sarana perkeretaapian, mulai dari komponen-komponen teknis sampai komponen interior kereta yang tidak seluruhnya bisa ditangani oleh PT. INKA, dapat disub-kontrakkan kepada koperasi dan usaha kecil-menengah di Indonesia. Dengan sendirinya, pilihan untuk tidak memakai produk sarana perkeretaapian dalam negeri menghilangkan peluang efek ganda bagi pengembangan perekonomian nasional. Serta jangan sampai kita mengulangi kebodohan kita di tahun 1996.
03/01/12
EKONOMI MAZHAB NASIONALISME
Setiap kali mendengar pertanyaan perekonomian kita bagus yang didasari data BPS serta Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% (2010) laju inflasi sebesar 7,0 (2010) serta arus investasi masuk sebesar US$ 13,304 Miliar (2010) tapi mengapa bangsa ini tidak maju-maju? Saya sebagai mahasiswa ilmu ekonomi selalu terteror. Rasa terteror tersebut semakin meningkat mana kala pertanyaan tersebut selalu dilontarkan dari tahun ke tahun, dari seminar ke seminar bahkan terakhir dari seorang sahabat saya. Setelah saya buka beberapa literatur lama dan coba untuk mencocok-cocok-kan jawaban atas pertanyaan tersebut maka tidak ada kalimat pembuka yang pas selain kalimat pembuka dari almarhum Ernest Gallner, satu dari seorang ahli yang mendalami teorisasi nasionalisme:
“Nasionalisme merupakan sebuah gejala ajaib dimana tidak sepenuhnya jelas penyebabnya mengapa gejala ini terjadi. Mengapa manusia lama yang terikat pada sarang sempit primordialnya diganti bukan oleh ajaran filsafat pencerahan tentang manusia universal, melainkan oleh manusia khusus yang lolos dari ikatan lamanya, dan kemudian menghidupi mobilitas dalam batas-batas yang kini ditetapkan secara formal, yaitu sebuah kultur dalam lingkup negara-bangsa”.
Mengapa kalimat tersebut saya pilih sebagai pembuka? karena saya yakin seyakin-yakinnya bahwa nasionalisme merupakan akar dari sebuah ekonomi suatu bangsa (hal senada juga disampaikan oleh ekonom Joan Robinson). Membicarakan masalah ekonomi yang umumnya dipahami sebagai urusan meningkatnya pertumbuhan, memainkan tingkat suku-bunga, kemudahan keluar-masuk investor atau juga ketakutan akan penurunan indeks saham, ekonomi mazhab nasionalisme pasti merasa asing dengan sebutan diatas. Apa lagi ditambah data kenaikan penjualan mobil yang berkisar antara 400-600 unit/hari menambah sederetan keterasingan jika bicara tentang ekonomi mazhab nasionalisme. Rasa asing terebut berubah menjadi sebuah hambatan yang akhirnya menjadi sebuah apriori untuk memelajari ekonomi mazhab nasionalisme. Dan ketika kita memperbincangkan ekonomi mazhab nasionalisme dibenturkan dengan masalah globalisasi atau masyarakat ekonomi Asean 2015 tentunya akhirnya turun ke pertanyaan kemungkinan dan ketidakmungkinan, sehingga menimbulkan berlapis-lapis kesulitan adalah satu kepastian.
Komunitas Konsumen
Kapital, tenaga kerja dan teknologi didalam ilmu ekonomi disebut fungsi produksi cobb-douglass yang menjadi alat analisis popular dalam studi serta penelitian ekonomi. Kaitan ketiganya bersifat intrinsik, dalam arti hanya dengan kaitan mutual ketiganya proses produksi terjadi. Pola itu berlaku pula untuk berbagai barang/jasa yang kita konsumsi. Selanjutnya barang dan jasa ditawarkan kepada pasar untuk kemudian produsen mendapatkan imbal hasil berupa laba. Barang dan jasa yang telah dilempar ke pasaran tidak otomatis laku seperti yang dikatakan oleh Hukum Say “production creates its own demand”.
Namun pemikiran tersebut hendaknya perlu direvisi ulang. Perkembangan pasar dunia modern telah menciptakan berbagai derivative iklan yang ditawarkan. Sehingga hukum say yang ditolak dan dianggap tidak relevan kini mulai sedikit menemukan sebuah kerelevanan di jaman modern. Beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2003, Harry B Priono pernah menulis sebuah opini di harian kompas yang menceritakan bahwa permintaan tidaklah bersifat alami. Permintaan dapat dibuat dengan menggunakan kecanggian sebuah iklan dengan sasaran mempengaruhi tiga insting manusia yaitu: nafsu kepemilikan, sifat privilese dan memainkan daya tarik romantisme-sensualitas. Sama seperti sebuah negara yang tidak serta muncul menjadi negara akibat mekanisme pasar tetapi hal tersebut tercipta dari sebuah kesengajaan.
Sepanjang sejarah perekonomian modern Indonesia jarang sekali mengalami underconsumption selalu terjadi overconsumption. Sebagai contoh, data historis dari BPS antara tahun 2007-2009 konsumsi masyarakat Indonesia mengalami peningkatan berturut dari 5% , 5,3% dan 4,9% atas dasar harga konstan 2000. Maka benarlah statemen wakil Menteri Keuangan dan wakil Menteri Perdagangan bahwa konsumsi domestik yang tinggi merupakan penopang perekonomian dalam negeri. Namun dari data makro yang dipaparkan, kita tidak tahu apakah konsumsi masyarakat yang tinggi merupakan bagian dari normal consumption atau merupakan Konsumerisme? Normal consumption merupakan pembelian barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan sedangkan konsumerisme merupakan sikap yang bermewah-mewahan atau berlebih-lebihan bahkan masuk menjadi sebuah ideology baru emo ergo sum (saya shoping maka saya ada). Nah, sifat konsumerisme inilah yang dibidik oleh perancang iklan dan perusahaan-perusahaan dari Jepang, Cina dan India atau singkatnya multinational corporation (MNC).
Premis Ekonomi Mazhab Nasionalisme
Jantung pemikiran ekonomi mazhab nasionalisme adalah ekonomi pertama-tama merupakan sebuah urusan matan pencaharian (livelihood). Mata pencarian adalah sebuah usaha (effort) untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin ini terdengar sederhana namun sering kita lupakan. Salah satu sebabnya adalah mengartikan sebuah ekonomi dengan mekanisme pasar. Hal tersebut bukan berarti mekanisme pasar tidak berguna bagi ekonomi, tetapi mengartikan ekonomi sama dengan mekanisme pasar adalah sebuah kesesatan yang sangat sesat. Lantaran diartikan sebagai mekanisme pasar, ekonomi tidal lagi diartikan berurusan dengan mata pencarian tetapi pada sebuah akumulasi (value added). Itulah mengapa istilah ekonomi selalu dikaitkan dengan bisnis sehingga terbentuk mainframe bagaimana mengubah 5 miliar, menjadi 100 miliar kemudian menjadi 1500 miliar dengan atau tanpa mempedulikan tumbuh atau tidaknya mata pencarian.
Salah satu contoh nyata dapat kita lihat pada buku saku dari A. Prasetyanko, bahwa hari ini urusan pangan telah berubah dari urusan moral-ekonomi menjadi sebuah bisnis murni. Hari ini petani lebih senang untuk menanam jagung, kelapa sawit karena mempunyai prospek lebih menguntungkan dari pada menanam padi. Maka tidak-lah kita tergaket-kaget bahwa kita selalu import meskipun ada juga unsur kesengajaan diluar itu. Persoalan menjadi semakin rumit apa bila yang dimaksud petani di buku tersebut bukan-lah petani secara orang per-orang, tetapi industri pertanian yang amat besar seperti: Monsanto, DuPont, Dow Agriscinces dan Syngenta. Maka tidaklah mengherankan untuk dapat melayani dan menjaga akumulasi tersebut tetap ada, maka diterbitkan sebuah wacana-wacana didalam media-media untuk tetap memelihara kelupaan kita tentang urusan mata pencarian tersebut.
Sungguh sebuah ilusi jika kesesatan tersebut merubah Negara ini menjadi lebih baik. Dalam konteks tersebut, ilusi juga bermetamorfosis menjadi sebuah ambisi. Seluruh ambisi tersebut tertuang dalam format rencana jangka panjang pembangunan nasional 2011-2025 yang satu dan lain hal kita sekali lagi terjebak dengan dongeng dari wacana-wacana lembaga luar negeri. Bahkan ilusi tersebut semakin menjadi dengan timbulnya wacana bahwa jika mayoritas negara kita berhasil memperoleh skor Toefl sebesar 600 maka akan menjadi sebuah negara maju. Ilusi tersebut akan dengan sendirinya memudar jika kita bandingkan persentase kemampuan berbahasa Inggris orang Cina, Korsel, Rusia bahkan Jepang.
Dibalik ilusi tersebut pemikiran mazhab nasionalisme bekerja berdasarkan gagasan anti-naturalistik yang berjalan diantara ketegangan abadi antara kehendak bebas individualitas dan keterjeratan sosialitas. Ketegangan tersebut jangan serta merta dicabut dari akarnya yang tentu akan menciptakan sebuah ilusi baru. Dalam kondisi saat ini, mungkin visi ekonomi mazhab nasionalisme terlalu menyilaukan. Namun, ijinkan saya untuk menurunkan sinar kemilaunya hanya pada tingkatan seandainya jika tulisan ini mampu menyentuh hati dan pikiran saja pada para pembaca merupakan sebuah mukjizat besar. Selebihnya, apa kita terlalu kerdil dengan pemikiran ekonomi mazhab nasionalisme atau Ekonomi mazhab nasionalisme terlalu besar bagi kita.
“Nasionalisme merupakan sebuah gejala ajaib dimana tidak sepenuhnya jelas penyebabnya mengapa gejala ini terjadi. Mengapa manusia lama yang terikat pada sarang sempit primordialnya diganti bukan oleh ajaran filsafat pencerahan tentang manusia universal, melainkan oleh manusia khusus yang lolos dari ikatan lamanya, dan kemudian menghidupi mobilitas dalam batas-batas yang kini ditetapkan secara formal, yaitu sebuah kultur dalam lingkup negara-bangsa”.
Mengapa kalimat tersebut saya pilih sebagai pembuka? karena saya yakin seyakin-yakinnya bahwa nasionalisme merupakan akar dari sebuah ekonomi suatu bangsa (hal senada juga disampaikan oleh ekonom Joan Robinson). Membicarakan masalah ekonomi yang umumnya dipahami sebagai urusan meningkatnya pertumbuhan, memainkan tingkat suku-bunga, kemudahan keluar-masuk investor atau juga ketakutan akan penurunan indeks saham, ekonomi mazhab nasionalisme pasti merasa asing dengan sebutan diatas. Apa lagi ditambah data kenaikan penjualan mobil yang berkisar antara 400-600 unit/hari menambah sederetan keterasingan jika bicara tentang ekonomi mazhab nasionalisme. Rasa asing terebut berubah menjadi sebuah hambatan yang akhirnya menjadi sebuah apriori untuk memelajari ekonomi mazhab nasionalisme. Dan ketika kita memperbincangkan ekonomi mazhab nasionalisme dibenturkan dengan masalah globalisasi atau masyarakat ekonomi Asean 2015 tentunya akhirnya turun ke pertanyaan kemungkinan dan ketidakmungkinan, sehingga menimbulkan berlapis-lapis kesulitan adalah satu kepastian.
Komunitas Konsumen
Kapital, tenaga kerja dan teknologi didalam ilmu ekonomi disebut fungsi produksi cobb-douglass yang menjadi alat analisis popular dalam studi serta penelitian ekonomi. Kaitan ketiganya bersifat intrinsik, dalam arti hanya dengan kaitan mutual ketiganya proses produksi terjadi. Pola itu berlaku pula untuk berbagai barang/jasa yang kita konsumsi. Selanjutnya barang dan jasa ditawarkan kepada pasar untuk kemudian produsen mendapatkan imbal hasil berupa laba. Barang dan jasa yang telah dilempar ke pasaran tidak otomatis laku seperti yang dikatakan oleh Hukum Say “production creates its own demand”.
Namun pemikiran tersebut hendaknya perlu direvisi ulang. Perkembangan pasar dunia modern telah menciptakan berbagai derivative iklan yang ditawarkan. Sehingga hukum say yang ditolak dan dianggap tidak relevan kini mulai sedikit menemukan sebuah kerelevanan di jaman modern. Beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2003, Harry B Priono pernah menulis sebuah opini di harian kompas yang menceritakan bahwa permintaan tidaklah bersifat alami. Permintaan dapat dibuat dengan menggunakan kecanggian sebuah iklan dengan sasaran mempengaruhi tiga insting manusia yaitu: nafsu kepemilikan, sifat privilese dan memainkan daya tarik romantisme-sensualitas. Sama seperti sebuah negara yang tidak serta muncul menjadi negara akibat mekanisme pasar tetapi hal tersebut tercipta dari sebuah kesengajaan.
Sepanjang sejarah perekonomian modern Indonesia jarang sekali mengalami underconsumption selalu terjadi overconsumption. Sebagai contoh, data historis dari BPS antara tahun 2007-2009 konsumsi masyarakat Indonesia mengalami peningkatan berturut dari 5% , 5,3% dan 4,9% atas dasar harga konstan 2000. Maka benarlah statemen wakil Menteri Keuangan dan wakil Menteri Perdagangan bahwa konsumsi domestik yang tinggi merupakan penopang perekonomian dalam negeri. Namun dari data makro yang dipaparkan, kita tidak tahu apakah konsumsi masyarakat yang tinggi merupakan bagian dari normal consumption atau merupakan Konsumerisme? Normal consumption merupakan pembelian barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan sedangkan konsumerisme merupakan sikap yang bermewah-mewahan atau berlebih-lebihan bahkan masuk menjadi sebuah ideology baru emo ergo sum (saya shoping maka saya ada). Nah, sifat konsumerisme inilah yang dibidik oleh perancang iklan dan perusahaan-perusahaan dari Jepang, Cina dan India atau singkatnya multinational corporation (MNC).
Premis Ekonomi Mazhab Nasionalisme
Jantung pemikiran ekonomi mazhab nasionalisme adalah ekonomi pertama-tama merupakan sebuah urusan matan pencaharian (livelihood). Mata pencarian adalah sebuah usaha (effort) untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin ini terdengar sederhana namun sering kita lupakan. Salah satu sebabnya adalah mengartikan sebuah ekonomi dengan mekanisme pasar. Hal tersebut bukan berarti mekanisme pasar tidak berguna bagi ekonomi, tetapi mengartikan ekonomi sama dengan mekanisme pasar adalah sebuah kesesatan yang sangat sesat. Lantaran diartikan sebagai mekanisme pasar, ekonomi tidal lagi diartikan berurusan dengan mata pencarian tetapi pada sebuah akumulasi (value added). Itulah mengapa istilah ekonomi selalu dikaitkan dengan bisnis sehingga terbentuk mainframe bagaimana mengubah 5 miliar, menjadi 100 miliar kemudian menjadi 1500 miliar dengan atau tanpa mempedulikan tumbuh atau tidaknya mata pencarian.
Salah satu contoh nyata dapat kita lihat pada buku saku dari A. Prasetyanko, bahwa hari ini urusan pangan telah berubah dari urusan moral-ekonomi menjadi sebuah bisnis murni. Hari ini petani lebih senang untuk menanam jagung, kelapa sawit karena mempunyai prospek lebih menguntungkan dari pada menanam padi. Maka tidak-lah kita tergaket-kaget bahwa kita selalu import meskipun ada juga unsur kesengajaan diluar itu. Persoalan menjadi semakin rumit apa bila yang dimaksud petani di buku tersebut bukan-lah petani secara orang per-orang, tetapi industri pertanian yang amat besar seperti: Monsanto, DuPont, Dow Agriscinces dan Syngenta. Maka tidaklah mengherankan untuk dapat melayani dan menjaga akumulasi tersebut tetap ada, maka diterbitkan sebuah wacana-wacana didalam media-media untuk tetap memelihara kelupaan kita tentang urusan mata pencarian tersebut.
Sungguh sebuah ilusi jika kesesatan tersebut merubah Negara ini menjadi lebih baik. Dalam konteks tersebut, ilusi juga bermetamorfosis menjadi sebuah ambisi. Seluruh ambisi tersebut tertuang dalam format rencana jangka panjang pembangunan nasional 2011-2025 yang satu dan lain hal kita sekali lagi terjebak dengan dongeng dari wacana-wacana lembaga luar negeri. Bahkan ilusi tersebut semakin menjadi dengan timbulnya wacana bahwa jika mayoritas negara kita berhasil memperoleh skor Toefl sebesar 600 maka akan menjadi sebuah negara maju. Ilusi tersebut akan dengan sendirinya memudar jika kita bandingkan persentase kemampuan berbahasa Inggris orang Cina, Korsel, Rusia bahkan Jepang.
Dibalik ilusi tersebut pemikiran mazhab nasionalisme bekerja berdasarkan gagasan anti-naturalistik yang berjalan diantara ketegangan abadi antara kehendak bebas individualitas dan keterjeratan sosialitas. Ketegangan tersebut jangan serta merta dicabut dari akarnya yang tentu akan menciptakan sebuah ilusi baru. Dalam kondisi saat ini, mungkin visi ekonomi mazhab nasionalisme terlalu menyilaukan. Namun, ijinkan saya untuk menurunkan sinar kemilaunya hanya pada tingkatan seandainya jika tulisan ini mampu menyentuh hati dan pikiran saja pada para pembaca merupakan sebuah mukjizat besar. Selebihnya, apa kita terlalu kerdil dengan pemikiran ekonomi mazhab nasionalisme atau Ekonomi mazhab nasionalisme terlalu besar bagi kita.
17/12/11
MEMBANGUN MODEL BISNIS BAHARI KITA
Sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia semestinya Indonesia menjadi negara maju dan besar. Dalam UU No 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), pemerintah mencanangkan Indonesia sebagai negara terbesar ke 12 se-dunia dengan pendapatan per-kapita antara $ 13.000-$16.100 dan menjadikan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dan kuat berdasarkan kepentingan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah telah membuat rencana pengembangan perekonomian Indonesia di masing-masing pulau yang nantinya lautan akan menjadi penghubung utamanya.
Namun pertanyaan besar kemudian muncul, akankah misi yang mulia menjadi sebuah negara kepulauan yang maju dapat terwujud, mengingat semangat bahari didalam jati diri bangsa ini sudah lama hilang? Data PDB Indonesia menunjukkan bahwa kontribusi sektor kelautan untuk perekonomian nasional masih sangat rendah bahkan kurang dari 10% dan hampir seluruh wilayah peseisir di Indonesia menjadi kantong-kantong kemiskinan karena. Selain itu pengamatan yang penulis lakukan di beberapa wilayah pesisir menyimpulkan bahwa sektor kelautan memiliki 3 karakteristik utama yaitu: ketidakpastian yang tinggi, biaya tinggi dan hasil yang sedikit. Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya pendidikan tentang kelautan di lembaga pendidikan yang ada bahkan untuk sekedar menjadi pelajaran muatan lokal-pun juga tidak ada. Lalu tidak adakah solusi dari pemerintah? Ya ada, tapi hal tersebut masih berupa solusi-solusi teknis dan tidak sustainable hanya bersifat musiman. Seperti yang dikatakan oleh Arif Satria ahli kelautan dari IPB bahwa berbagai masalah sumber daya lautan yang selama ini timbul lebih sering dipahami sebagai masalah teknis dan diberikan solusi teknis untuk menyembuhkannya.
Komunitas Kerja Bahari
Secara teoritis prinsip membangun komunitas kerja harus memperhatikan berbagai dimensi yaitu socio-economic, socio-cultural dan institutional sustainability. Mengapa harus dimulai dari komunitas? Karena masyarakat pesisir merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi bahari. Mengabaikan masyarakat pesisir berarti mengurangi tingkat skala ekonomi menjadi tidak optimum. Membangun komunitas kerja bahari, berarti merancang layananan berbasis-masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mengarahkan sumber daya, keahlian dan kerifan lokal untuk kesejahteraan bersama.
Fungsi lain dari pembangunan komunitas adalah agar perencanaan yang telah dibangun tidak ditolak oleh masyarakat. Lazimnya masyarakat tradisonal, masyarakat pesisir memiliki prinsip moral lebih dominan dari pada rasionalitas ekonomi sehingga pendekatan ekonomi akan sulit bekerja pada masyarakat pesisir. Oleh karena itu, mengapa kebijakan yang bersifat teknis sering kali mengalami kegagalan saat diimplementasikan di lapangan. Selain itu, kelebihan pendekatan pembangunan komunitas kerja bahari adalah: proses pengembangan masyarakat bahari dikerjakan atas dasar pengetahuan lokal, bersifat unik pada masing-masing wilayah dan berkelanjutan serta membutuhkan biaya yang tidak terlalu mahal.
Membangun Model Bisnis Bahari
Model bisnis bahari tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembangunan komunitas kerja bahari. Model bisnis bahari di masing-masing wilayah boleh unik dan beda namun tetap dalam koridor master plan ekonomi pemerintah. Sebagai contoh model bisnis bahari di distrik Chuo Tokyo Jepang (JawaPos 10/12/2011). Corak bahari penduduk distrik Chuo kebanyakan merupakan nelayan dan pedagang.Sehingga untuk memfasilitasi hal tersebut, pemerintah Jepang mendesain model bisnis bahari didistrik Chuo dengan membangun pasar raksasa. Pasar tersebut dibagi menjadi dua area yaitu area bagian dalam khusus untuk tempat pelelangan ikan dan penjualan masakan laut. Bagian luarnya khusus untuk menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pasar ini telah berdiri sejak tahun 1935 atau 76 tahun dan merupakan salah satu daya tarik wisata. Beda lagi dengan model bisnis bahari yang dikembangkan di kota Osaka. Kota Osaka pada tahun 1994 pernah memiliki PDRB sebesar US$ 830 Milyar atau setara dengan 2% GNP dunia. Corak bisnis bahari yang dilakukan oleh penduduk kota Osaka adalah perdagangn dan transportasi. Karena alasan inilah pemerintah kota Osaka tidak membangun pasar seperti di distrik Chuo, tetapi membangun model bisnis bahari kota dengan membangun dan mengelola sarana transportasi laut yang lebih bercorak manufaktur.
Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari Jepang untuk membangun sistem ekonomi bahari kita? Ada dua faktor yang dapat kita ambil dari dua kota Jepang tersebut. Pertama adalah membangun model bisnis bahari haruslah memperhatikan key resource yang ada di kota tersebut. Jika sektor kelautan kota tersebut banyak menghasilkan ikan maka bangun-lah infrastruktur yang mendukung produksi perikanan. Bila kota tersebut merupakan kota perdagangan maka bangunlah infrastruktur kelautan yang menunjang perdagangan. Faktor kedua adalah: karakteristik komunitas kerja bahari. Jika komunitas kerja bahari pada suatu kota lebih senang menjual hasil laut dalam bentuk bahan mentah maka bangun-lah infrastruktur yang mampu mempercepat atau menambah nilai dari hasil laut yang mentah tersebut. Jika komunitas kerja bahari pada suatu kota lebih senang menjual hasil laut dalam bentuk hasil olahan industri, maka bangun-lah infrastruktur yang dapat memperlancar kinerja industri kelautan. Karena tanpa adanya komunitas yang bekerja, kecil kemungkinan pembangunan ekonomi bahari akan dapat berkembang. Mungkin itu merupakan jawaban secara ekonomi, mengapa pembangunan bahari beberapa daerah di seluruh Indonesia gagal, seperti salah satu contoh: pasar ikan di Kedung Cowek Surabaya gagal atau pembangunan ataupun kebijakan ocean plan menjadi kurang berhasil. Sungguh sangat disayangkan jika potensi besar yang seharusnya mampu membawa Indonesia menjadi negera maju tidak menjadi kenyataan hanya karena tidak dilihatnya dua faktor penentu pengembangan bisnis bahari (key resource dan komunitas kerja bahari) tak diperhatikan dalam membangun sektor bahari disuatu kota Indonesia. Sebagai kota perdagangan maritim yang mempunyai sejarah panjang, Surabaya mungkin dapat menjadi pilot projek untuk pengembangan model bisnis bahari di Indonesia.
Namun pertanyaan besar kemudian muncul, akankah misi yang mulia menjadi sebuah negara kepulauan yang maju dapat terwujud, mengingat semangat bahari didalam jati diri bangsa ini sudah lama hilang? Data PDB Indonesia menunjukkan bahwa kontribusi sektor kelautan untuk perekonomian nasional masih sangat rendah bahkan kurang dari 10% dan hampir seluruh wilayah peseisir di Indonesia menjadi kantong-kantong kemiskinan karena. Selain itu pengamatan yang penulis lakukan di beberapa wilayah pesisir menyimpulkan bahwa sektor kelautan memiliki 3 karakteristik utama yaitu: ketidakpastian yang tinggi, biaya tinggi dan hasil yang sedikit. Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya pendidikan tentang kelautan di lembaga pendidikan yang ada bahkan untuk sekedar menjadi pelajaran muatan lokal-pun juga tidak ada. Lalu tidak adakah solusi dari pemerintah? Ya ada, tapi hal tersebut masih berupa solusi-solusi teknis dan tidak sustainable hanya bersifat musiman. Seperti yang dikatakan oleh Arif Satria ahli kelautan dari IPB bahwa berbagai masalah sumber daya lautan yang selama ini timbul lebih sering dipahami sebagai masalah teknis dan diberikan solusi teknis untuk menyembuhkannya.
Komunitas Kerja Bahari
Secara teoritis prinsip membangun komunitas kerja harus memperhatikan berbagai dimensi yaitu socio-economic, socio-cultural dan institutional sustainability. Mengapa harus dimulai dari komunitas? Karena masyarakat pesisir merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi bahari. Mengabaikan masyarakat pesisir berarti mengurangi tingkat skala ekonomi menjadi tidak optimum. Membangun komunitas kerja bahari, berarti merancang layananan berbasis-masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mengarahkan sumber daya, keahlian dan kerifan lokal untuk kesejahteraan bersama.
Fungsi lain dari pembangunan komunitas adalah agar perencanaan yang telah dibangun tidak ditolak oleh masyarakat. Lazimnya masyarakat tradisonal, masyarakat pesisir memiliki prinsip moral lebih dominan dari pada rasionalitas ekonomi sehingga pendekatan ekonomi akan sulit bekerja pada masyarakat pesisir. Oleh karena itu, mengapa kebijakan yang bersifat teknis sering kali mengalami kegagalan saat diimplementasikan di lapangan. Selain itu, kelebihan pendekatan pembangunan komunitas kerja bahari adalah: proses pengembangan masyarakat bahari dikerjakan atas dasar pengetahuan lokal, bersifat unik pada masing-masing wilayah dan berkelanjutan serta membutuhkan biaya yang tidak terlalu mahal.
Membangun Model Bisnis Bahari
Model bisnis bahari tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembangunan komunitas kerja bahari. Model bisnis bahari di masing-masing wilayah boleh unik dan beda namun tetap dalam koridor master plan ekonomi pemerintah. Sebagai contoh model bisnis bahari di distrik Chuo Tokyo Jepang (JawaPos 10/12/2011). Corak bahari penduduk distrik Chuo kebanyakan merupakan nelayan dan pedagang.Sehingga untuk memfasilitasi hal tersebut, pemerintah Jepang mendesain model bisnis bahari didistrik Chuo dengan membangun pasar raksasa. Pasar tersebut dibagi menjadi dua area yaitu area bagian dalam khusus untuk tempat pelelangan ikan dan penjualan masakan laut. Bagian luarnya khusus untuk menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pasar ini telah berdiri sejak tahun 1935 atau 76 tahun dan merupakan salah satu daya tarik wisata. Beda lagi dengan model bisnis bahari yang dikembangkan di kota Osaka. Kota Osaka pada tahun 1994 pernah memiliki PDRB sebesar US$ 830 Milyar atau setara dengan 2% GNP dunia. Corak bisnis bahari yang dilakukan oleh penduduk kota Osaka adalah perdagangn dan transportasi. Karena alasan inilah pemerintah kota Osaka tidak membangun pasar seperti di distrik Chuo, tetapi membangun model bisnis bahari kota dengan membangun dan mengelola sarana transportasi laut yang lebih bercorak manufaktur.
Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari Jepang untuk membangun sistem ekonomi bahari kita? Ada dua faktor yang dapat kita ambil dari dua kota Jepang tersebut. Pertama adalah membangun model bisnis bahari haruslah memperhatikan key resource yang ada di kota tersebut. Jika sektor kelautan kota tersebut banyak menghasilkan ikan maka bangun-lah infrastruktur yang mendukung produksi perikanan. Bila kota tersebut merupakan kota perdagangan maka bangunlah infrastruktur kelautan yang menunjang perdagangan. Faktor kedua adalah: karakteristik komunitas kerja bahari. Jika komunitas kerja bahari pada suatu kota lebih senang menjual hasil laut dalam bentuk bahan mentah maka bangun-lah infrastruktur yang mampu mempercepat atau menambah nilai dari hasil laut yang mentah tersebut. Jika komunitas kerja bahari pada suatu kota lebih senang menjual hasil laut dalam bentuk hasil olahan industri, maka bangun-lah infrastruktur yang dapat memperlancar kinerja industri kelautan. Karena tanpa adanya komunitas yang bekerja, kecil kemungkinan pembangunan ekonomi bahari akan dapat berkembang. Mungkin itu merupakan jawaban secara ekonomi, mengapa pembangunan bahari beberapa daerah di seluruh Indonesia gagal, seperti salah satu contoh: pasar ikan di Kedung Cowek Surabaya gagal atau pembangunan ataupun kebijakan ocean plan menjadi kurang berhasil. Sungguh sangat disayangkan jika potensi besar yang seharusnya mampu membawa Indonesia menjadi negera maju tidak menjadi kenyataan hanya karena tidak dilihatnya dua faktor penentu pengembangan bisnis bahari (key resource dan komunitas kerja bahari) tak diperhatikan dalam membangun sektor bahari disuatu kota Indonesia. Sebagai kota perdagangan maritim yang mempunyai sejarah panjang, Surabaya mungkin dapat menjadi pilot projek untuk pengembangan model bisnis bahari di Indonesia.
10/11/11
YUK KEMBALI KELAUT
Who is command the sea, He is command the world sebuah ungkapan yang begitu masyur didunia hingga saat ini masih menjadi pegangan negara-negara besar di seluruh dunia. Sejarah lautan merupakan sejarah panjang yang sering kali menimbulkan peperangan besar tak terkecuali di Indonesia. Mulai dari penyatuan nusantara sejak jaman Sriwijaya sampai peperangan merebut Irian Barat semuanya tidak lepas dari sektor yang satu ini. Namun hingga saat ini mengapa sektor kelautan masih terabaikan? Meskipun sudah dibicarakan diberbagai seminar-seminar, kajian ilmiah sampai pada surat kabar nasional, tidak terkecuali harian Kompas yang terlihat konsisten dalam memberitakan masalah kelautan Indonesia.
Headline kompas pada tanggal 8/11/2011 memperingatkan dengan keras bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak diikuti dengan kualitas hidup warga negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi naik sebesar 6,5% namun peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) secara global terdegradasi 16 peringkat dari 108 menjadi 124 dunia. Seandainya penurunan peringkat tersebut terjadi pada komperisis sepak bola misalnya Seri A liga Italia, tentu kesebelasan Indonesia sudah mengalami degradasi ke Seri B dan pelatih atau manajer tim bisa langsung dipecat tanpa ada pembelaan lagi. Untung Indonesia adalah sebuah negara demokrasi, sehingga selalu ada justifikasi pembenaran mengapa peringkat IPM Indonesia sampai terdegradasi 16 peringkat. Pembenaran yang sebenarnya kurang intelek datang dari staf ahli kementrian pendidikan dan kebudayaan bidang sosial dan ekonomi, Beliau memberikan statementnya bahwa: penurunan peringkat tersebut merupakan hal wajar dikarenakan jumlah negara yang diukuroleh UNDP meningkat dari 169 negara menjadi 187 negara, sungguh sebuah argumentasi yang kurang cerdas. Seakan-akan seorang staf ahli itu lupa bahwa masalah ekonomi adalah urusan mata pencarian (livelihood).
Untuk membangun sebuah perekonomian yang berkualitas yang paling mudah adalah melihat keunggulan absolut dan komperatif negara ini. Keunggulan absolut suatu negara dapat dilihat dari kondisi geografis-nya. Kondisi geografis yang lebih dari 2/3 wilayah-nya merupakan lautan merupakan keunggulan abolut yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain didunia. Dilaut sebenarnya kita mempunyai banyak-banyak keunggulan, mulai dari sektor perikanan, sektor pariwisata, transportasi, daerah pertahanan dan beberapa kandungan mineral didalammnya. Namun itu semua belum termanfaatkan dengan baik dikarenakan dua hal: Pertama masalah financial yang kedua masalah ketertarikan anak-anak muda untuk mengelola laut-nya.
Politik Anggaran dan Perubahan Mindset
Sudah lazim di negeri ini, bahwa politik anggaran saat pembahasan RAPBN dan APBN selalu diwarnai oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek dan saat APBN selesai di sah-kan anggaran untuk pembangunan infrastruktur kelautan cenderung kecil apalagi untuk penelitian dan pengembangan sektor ini. Sebenarnya pembangunan sektor kelautan memiliki sebuah harapan yang cerah saat President SBY menerbitkan Inpres nomor 5 Tahun 2005 yang berisi tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional. Dalam inpres tersebutdiinstruksikan kepada seluruh Gubernur beserta jajarannya untuk menerapkan asas cabotage. Secara bebas, arti asas cabotage adalah mewajibkan seluruh kegiatan pengangkutan kapal domestik dilakukan oleh kapal-kapal berbendera Indonesia. Namun dalam perjalanannya penerapan asas cabotage terkendala oleh dua hal yaitu kendala teknis dan kendala sumber daya manusia.
Kendala teknis meliputi: Pertama, kapal-kapal Indonesia rata-rata sudah berumur tua. Kedua, industri galangan kapal belum begitu berkembang. Ketiga, dukungan perbankan masih rendah dan keempat tidak adanya intensif fiskal untuk mereduksi kendala teknis tersebut. Sedangkan kendala sumber daya manusia meliputi: Pertama, kurang adanya minat generasi muda untuk bekerja disektor kelautan. Untuk hal tersebut, saya pernah membuktikan sendiri walaupun dalam sebuah penelitian yang diadakan dibeberapa wilayah pesisir Jawa Timur, hampir seluruh anak muda yang saya temui akan memilih bekerja disektor kelautan jika sudah sangat terpaksa. Kedua, rendahnya minat pemuda dikarenakan pengajaran tentang kelautan tidak ada didalam kurikulum mereka, bahkan untuk pelajaran muatan lokal sekalipun tidak ada. Sungguh sebuah ironi di negeri Maritim, negara dengan 2/3 wilayah lautan tetapi tidak ada sebuah pendidikan yang dapat menumbuhkan rasa cinta akan laut. Yang muncul pada berita-berita nasional tentang lautan sungguh sangat menyedihkan. Kalau tidak masalah nelayan yang makin hari makin terjepit, ya masalah tenggelamnya alat transportasi laut akibat dimakan umur.
Sebagai pembanding, sebuah buku yang diterbitkan oleh Organization for economic co-operation and development (OECD) dengan judul Globalisation, Transport and the Environment memberikan sebuah pernyataan yang jelas tentang masa depan transportasi laut. Globalisasi telah membuat pengiriman barang dengan menggunakan kapal terus meningkat dari waktu ke waktu. Masih menurut laporan OECD tenaga kerja pada bidang perkepalan masih didominasi oleh USA dan United Kingdom, bahkan jumlah tenaga kerja perkapalan Indonesia masih kalah banyak dengan India yang notabennya adalah negara daratan. Akhir kata banyak alasan mendasar mengapa sektor kelautan dapat menggerakkan pertumbuhan berkualitas. Namun dengan kondisi pengangguran yang mencapai 8 juta lebih, alangkah baiknya bila sektor kelautan kita dapat menampung paling tidak 4 juta pekerja yang dapat disebar diseluruh Indonesia, dengan demikian pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berkualitas karena berhasil mengurangi jumlah pengangguran.
Headline kompas pada tanggal 8/11/2011 memperingatkan dengan keras bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak diikuti dengan kualitas hidup warga negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi naik sebesar 6,5% namun peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) secara global terdegradasi 16 peringkat dari 108 menjadi 124 dunia. Seandainya penurunan peringkat tersebut terjadi pada komperisis sepak bola misalnya Seri A liga Italia, tentu kesebelasan Indonesia sudah mengalami degradasi ke Seri B dan pelatih atau manajer tim bisa langsung dipecat tanpa ada pembelaan lagi. Untung Indonesia adalah sebuah negara demokrasi, sehingga selalu ada justifikasi pembenaran mengapa peringkat IPM Indonesia sampai terdegradasi 16 peringkat. Pembenaran yang sebenarnya kurang intelek datang dari staf ahli kementrian pendidikan dan kebudayaan bidang sosial dan ekonomi, Beliau memberikan statementnya bahwa: penurunan peringkat tersebut merupakan hal wajar dikarenakan jumlah negara yang diukuroleh UNDP meningkat dari 169 negara menjadi 187 negara, sungguh sebuah argumentasi yang kurang cerdas. Seakan-akan seorang staf ahli itu lupa bahwa masalah ekonomi adalah urusan mata pencarian (livelihood).
Untuk membangun sebuah perekonomian yang berkualitas yang paling mudah adalah melihat keunggulan absolut dan komperatif negara ini. Keunggulan absolut suatu negara dapat dilihat dari kondisi geografis-nya. Kondisi geografis yang lebih dari 2/3 wilayah-nya merupakan lautan merupakan keunggulan abolut yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain didunia. Dilaut sebenarnya kita mempunyai banyak-banyak keunggulan, mulai dari sektor perikanan, sektor pariwisata, transportasi, daerah pertahanan dan beberapa kandungan mineral didalammnya. Namun itu semua belum termanfaatkan dengan baik dikarenakan dua hal: Pertama masalah financial yang kedua masalah ketertarikan anak-anak muda untuk mengelola laut-nya.
Politik Anggaran dan Perubahan Mindset
Sudah lazim di negeri ini, bahwa politik anggaran saat pembahasan RAPBN dan APBN selalu diwarnai oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek dan saat APBN selesai di sah-kan anggaran untuk pembangunan infrastruktur kelautan cenderung kecil apalagi untuk penelitian dan pengembangan sektor ini. Sebenarnya pembangunan sektor kelautan memiliki sebuah harapan yang cerah saat President SBY menerbitkan Inpres nomor 5 Tahun 2005 yang berisi tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional. Dalam inpres tersebutdiinstruksikan kepada seluruh Gubernur beserta jajarannya untuk menerapkan asas cabotage. Secara bebas, arti asas cabotage adalah mewajibkan seluruh kegiatan pengangkutan kapal domestik dilakukan oleh kapal-kapal berbendera Indonesia. Namun dalam perjalanannya penerapan asas cabotage terkendala oleh dua hal yaitu kendala teknis dan kendala sumber daya manusia.
Kendala teknis meliputi: Pertama, kapal-kapal Indonesia rata-rata sudah berumur tua. Kedua, industri galangan kapal belum begitu berkembang. Ketiga, dukungan perbankan masih rendah dan keempat tidak adanya intensif fiskal untuk mereduksi kendala teknis tersebut. Sedangkan kendala sumber daya manusia meliputi: Pertama, kurang adanya minat generasi muda untuk bekerja disektor kelautan. Untuk hal tersebut, saya pernah membuktikan sendiri walaupun dalam sebuah penelitian yang diadakan dibeberapa wilayah pesisir Jawa Timur, hampir seluruh anak muda yang saya temui akan memilih bekerja disektor kelautan jika sudah sangat terpaksa. Kedua, rendahnya minat pemuda dikarenakan pengajaran tentang kelautan tidak ada didalam kurikulum mereka, bahkan untuk pelajaran muatan lokal sekalipun tidak ada. Sungguh sebuah ironi di negeri Maritim, negara dengan 2/3 wilayah lautan tetapi tidak ada sebuah pendidikan yang dapat menumbuhkan rasa cinta akan laut. Yang muncul pada berita-berita nasional tentang lautan sungguh sangat menyedihkan. Kalau tidak masalah nelayan yang makin hari makin terjepit, ya masalah tenggelamnya alat transportasi laut akibat dimakan umur.
Sebagai pembanding, sebuah buku yang diterbitkan oleh Organization for economic co-operation and development (OECD) dengan judul Globalisation, Transport and the Environment memberikan sebuah pernyataan yang jelas tentang masa depan transportasi laut. Globalisasi telah membuat pengiriman barang dengan menggunakan kapal terus meningkat dari waktu ke waktu. Masih menurut laporan OECD tenaga kerja pada bidang perkepalan masih didominasi oleh USA dan United Kingdom, bahkan jumlah tenaga kerja perkapalan Indonesia masih kalah banyak dengan India yang notabennya adalah negara daratan. Akhir kata banyak alasan mendasar mengapa sektor kelautan dapat menggerakkan pertumbuhan berkualitas. Namun dengan kondisi pengangguran yang mencapai 8 juta lebih, alangkah baiknya bila sektor kelautan kita dapat menampung paling tidak 4 juta pekerja yang dapat disebar diseluruh Indonesia, dengan demikian pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berkualitas karena berhasil mengurangi jumlah pengangguran.
01/11/11
PERLUKAH DIBANGUNKAN SEKOLAH MORAL NASIONAL?
Melihat hasil jajak pendapat kompas (28/10/2011) mengenai orientasi sikap kalangan muda saat ini, penulis teringat akan sebuah seminar yang kebetulan dihadiri penulis tepat satu hari sebelumnya (27/10/2011) di Universitas 17 Agustus Surabaya. Seminar yang bertemakan “ Menemukan Kembali Republik kita” lebih dari 50% diisi oleh para orang yang sudah berusia 45 tahu keatas, sedangkan anak-anak muda yang hadir pada waktu itu kebanyakan merupakan aktivitis kampus yang tergabung dalam perhimpunan pergerakannya sendiri-sendiri dengan masing-masing ideologinya. Bagaikan langit dan bumi, satu hari sebelumnya (26/10/2011) penulis coba hadir pada seminar MLM, hampir 80% yang hadir merupakan anak-anak muda. Luar biasa, karena pada hari ini seminar yang membahas tentang bangsa dan negara tidaklah menarik dibandingkan seminar yang mengajari cara cepat untuk menjadi kaya.
Ingin Cepat Menjadi Kaya
Menjadi orang kaya merupakan cita-cita sejak masa yang hampir tidak bisa ditetapkan kapan. Sehingga sering kali individu-individu mencari jalan pintas untuk cepat menjadi kaya dengan cara yang ilegal dan sering memberikan dampak negatif terhadap tatanan. Keinginan untuk cepat menjadi kaya, membuat individu-individu ekonomi selalu berfikir kreatif menciptakan cara-cara baru, yang akhirnya juga menimbulkan masalah-masalah baru. Masalah baru yang ditimbulkan bisa bersifat secara individual seperti timbulnya perasaan iri kepada tetangga yang lebih kaya maupun dapat timbul secara nasional seperti kasus penembakan di wilayah PT Freeport Papua ataupun seperti yang dikemukakan oleh hasil jajak pendapat Kompas tentang tingkat kepedulian kalangan mudah terhadap persoalan bangsa, sungguh ironi.
Ketika suatu sistem kehidupan menciptakan sebuah strutur sosial baru, disaat itulah kekayaan, cepat menjadi kaya dan menumpuk kekayaan menjadi sebuah gaya kehidupan yang baru. Sistem sosial modern, menempatkan orang kaya mencapai status sosial yang begitu tinggi dan menjadi sebuah cita-cita yang harus dicapai oleh sebagian anak muda. Dalam perspektif tersebut, tidak mengherankan bila anak-anak muda di Indonesia tumbuh menjadi anak muda yang bersikap lebih mementingkan dirinya sendiri alias egois. Pemaparan hasil jajak pendapat Kompas, bukan berarti menggambarkan sebuah masa depan yang suram dan tidak dapat diperbaiki. Penulis teringat akan perkataan Adam Smith dalam bukunya the theory of moral sentiments yang berbunyi “ bagaimanapun egoisnya seorang manusia, ada beberapa prinsip dalam dirinya yang membuat dia berbuat baik untuk orang lain, dan menahan kesenangannya sendiri, meski dia tidak memperoleh apa-apa darinya selain sebuah kebahagian melihat orang lain senang. Inilah yang harus kita bangkitkan dan kita tanamkan pada anak-anak muda, pertanyaan selanjutnya bagaimana caranya?
Membangun Sekolah Moral Nasional?
Mungkin ide ini terkesan tidak terlalu menarik, bukan hal baru dan mungkin akan dipandang sebelah mata mengingat sulitnya mengukur apa yang dimaksud dengan moral. Moral dalam sebuah kedudukan sosial lebih tinggi dari hukum. Sebuah hukum merupakan bentuk paksaan kepada individu-individu untuk menciptakan masyarakat yang bermoral. Hari ini, bisa kita saksikan secara bersama-sama dengan mata telanjang bagaimana berita-berita di media massa sungguh mencemaskan dan menakutkan. Mulai pemberitaan yang bersifat individual seperti kasus pembunuhan karena dilatarbelakangi cek-cok tetangga, sampai masalah nasional seperti korupsi, kekerasan atas nama agama sampai kasus gerakan sparatis di Papua. Semua itu diakibatkan oleh penurunan moral baik negara maupun pasar. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, hal tersebut disebabkan karena sistem ekonomi Indonesia hanya memuja individualitas dengan mengabaikan sebuah sosialitas. Disinilah sebenarnya moral harus menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan individualitas dengan sosialitas. Seperti halnya kemerdekaan Indonesia maupun perilaku konsumsi, tidaklah bersifat alami namun terwujud dalam proses penciptaan atau rekayasa. Begitupun juga dengan pembangunan moral, tidak bisa kita serahkan pada mekanisme pasar, yang kemudian dengan sebuah tangan ajaib dan tak tampak mampu menciptakan generasi-generasi mudah yang bermoral serta peduli dengan Bangsanya.
Pemikiran seperti itu tentu akan mengakibatkan sebuah absurditas, yang akan menambah serangkaian daftar panjang permasalahan di negeri ini. Hanya melalui jalur pendidikan-lah kemungkinan besar hal tersebut dapat terwujud. Namun, hari ini berbabagai institusi pendidikan, baik pemerintah maupun non-pemerintah kebanyakan hanya menciptakan lulusan-lulusan yang bagus dalam segi individualitas, namun saat dihadapkan pada dekendensi moralitas, terlihat sebuah kegagalan besar pada sebagian besar institusi-institusi pendidikan kita. Bukan-kah kita dapat melihat, siapa yang terlibat kasus-kasus besar di Negara ini, bukan-kah lulusan sebuah institusi pendidikan? Dalam sekup mikro, bisa kita lihat orang disekitar kita, bagaimana budaya silahturami dan hormat-menghormati telah terkikis. Melihat kenyataan tersebut, perlukah kita membangun sebuah sekolah nasional yang khusus mengajarkan tentang moral dan rasa cinta terhadap tanah air? Kalau jawaban dalam hati nurani mengatakan “Iya” maka kita harus memikirkan pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengajar? Kalau jawaban mayoritas dari kita adalah “tidak” maka kita harus memikirkan pertanyaan selanjutnya, Bagaimana cara yang efektif dan efisien untuk menanamkan moral dan rasa cintah tanah air kepada generasi muda secara massif? Namun ada satu faktor yang menghubungkan antara jawaban iya dan tidak, yaitu: jika moralitas mencerminkan bagaimana seharusnya dunia ini bekerja dan ekonomi menggambarkan bagaimana kondisi rill Indonesia saat ini.
Ingin Cepat Menjadi Kaya
Menjadi orang kaya merupakan cita-cita sejak masa yang hampir tidak bisa ditetapkan kapan. Sehingga sering kali individu-individu mencari jalan pintas untuk cepat menjadi kaya dengan cara yang ilegal dan sering memberikan dampak negatif terhadap tatanan. Keinginan untuk cepat menjadi kaya, membuat individu-individu ekonomi selalu berfikir kreatif menciptakan cara-cara baru, yang akhirnya juga menimbulkan masalah-masalah baru. Masalah baru yang ditimbulkan bisa bersifat secara individual seperti timbulnya perasaan iri kepada tetangga yang lebih kaya maupun dapat timbul secara nasional seperti kasus penembakan di wilayah PT Freeport Papua ataupun seperti yang dikemukakan oleh hasil jajak pendapat Kompas tentang tingkat kepedulian kalangan mudah terhadap persoalan bangsa, sungguh ironi.
Ketika suatu sistem kehidupan menciptakan sebuah strutur sosial baru, disaat itulah kekayaan, cepat menjadi kaya dan menumpuk kekayaan menjadi sebuah gaya kehidupan yang baru. Sistem sosial modern, menempatkan orang kaya mencapai status sosial yang begitu tinggi dan menjadi sebuah cita-cita yang harus dicapai oleh sebagian anak muda. Dalam perspektif tersebut, tidak mengherankan bila anak-anak muda di Indonesia tumbuh menjadi anak muda yang bersikap lebih mementingkan dirinya sendiri alias egois. Pemaparan hasil jajak pendapat Kompas, bukan berarti menggambarkan sebuah masa depan yang suram dan tidak dapat diperbaiki. Penulis teringat akan perkataan Adam Smith dalam bukunya the theory of moral sentiments yang berbunyi “ bagaimanapun egoisnya seorang manusia, ada beberapa prinsip dalam dirinya yang membuat dia berbuat baik untuk orang lain, dan menahan kesenangannya sendiri, meski dia tidak memperoleh apa-apa darinya selain sebuah kebahagian melihat orang lain senang. Inilah yang harus kita bangkitkan dan kita tanamkan pada anak-anak muda, pertanyaan selanjutnya bagaimana caranya?
Membangun Sekolah Moral Nasional?
Mungkin ide ini terkesan tidak terlalu menarik, bukan hal baru dan mungkin akan dipandang sebelah mata mengingat sulitnya mengukur apa yang dimaksud dengan moral. Moral dalam sebuah kedudukan sosial lebih tinggi dari hukum. Sebuah hukum merupakan bentuk paksaan kepada individu-individu untuk menciptakan masyarakat yang bermoral. Hari ini, bisa kita saksikan secara bersama-sama dengan mata telanjang bagaimana berita-berita di media massa sungguh mencemaskan dan menakutkan. Mulai pemberitaan yang bersifat individual seperti kasus pembunuhan karena dilatarbelakangi cek-cok tetangga, sampai masalah nasional seperti korupsi, kekerasan atas nama agama sampai kasus gerakan sparatis di Papua. Semua itu diakibatkan oleh penurunan moral baik negara maupun pasar. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, hal tersebut disebabkan karena sistem ekonomi Indonesia hanya memuja individualitas dengan mengabaikan sebuah sosialitas. Disinilah sebenarnya moral harus menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan individualitas dengan sosialitas. Seperti halnya kemerdekaan Indonesia maupun perilaku konsumsi, tidaklah bersifat alami namun terwujud dalam proses penciptaan atau rekayasa. Begitupun juga dengan pembangunan moral, tidak bisa kita serahkan pada mekanisme pasar, yang kemudian dengan sebuah tangan ajaib dan tak tampak mampu menciptakan generasi-generasi mudah yang bermoral serta peduli dengan Bangsanya.
Pemikiran seperti itu tentu akan mengakibatkan sebuah absurditas, yang akan menambah serangkaian daftar panjang permasalahan di negeri ini. Hanya melalui jalur pendidikan-lah kemungkinan besar hal tersebut dapat terwujud. Namun, hari ini berbabagai institusi pendidikan, baik pemerintah maupun non-pemerintah kebanyakan hanya menciptakan lulusan-lulusan yang bagus dalam segi individualitas, namun saat dihadapkan pada dekendensi moralitas, terlihat sebuah kegagalan besar pada sebagian besar institusi-institusi pendidikan kita. Bukan-kah kita dapat melihat, siapa yang terlibat kasus-kasus besar di Negara ini, bukan-kah lulusan sebuah institusi pendidikan? Dalam sekup mikro, bisa kita lihat orang disekitar kita, bagaimana budaya silahturami dan hormat-menghormati telah terkikis. Melihat kenyataan tersebut, perlukah kita membangun sebuah sekolah nasional yang khusus mengajarkan tentang moral dan rasa cinta terhadap tanah air? Kalau jawaban dalam hati nurani mengatakan “Iya” maka kita harus memikirkan pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengajar? Kalau jawaban mayoritas dari kita adalah “tidak” maka kita harus memikirkan pertanyaan selanjutnya, Bagaimana cara yang efektif dan efisien untuk menanamkan moral dan rasa cintah tanah air kepada generasi muda secara massif? Namun ada satu faktor yang menghubungkan antara jawaban iya dan tidak, yaitu: jika moralitas mencerminkan bagaimana seharusnya dunia ini bekerja dan ekonomi menggambarkan bagaimana kondisi rill Indonesia saat ini.
19/10/11
MEMBANGUN INDONESIA 2050
Tulisan buya Maarif di harian kompas (17/10/11) tentu patut menjadi sebuah perenungan bersama bagi kita yang masih berfikir jangka panjang untuk Indonesia. Didalam tulisan beliau, buya menyampaikan kekuatirannya akan ancamannya over population yang akan dialami Indonesia. Kekuatiran utama bukan karena pada tahun 2050 jumlah penduduk kita menjadi terbesar ketiga didunia, tetapi lebih pada kekuatiran menurunnya crayingg capacity dari alam Indonesia untuk mensuplai kebutuhan makanan. Gambaran suram tersebut kian diperkuat dengan ketimpangan ekonomi yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Perekonomian Indonesia hanya dibagi menjadi dua, yaitu jawa dan luar jawa. Gerak perekonomian jawa menyumbang sekitar 62% dari total GDP di Indonesia, sedangkan sisanya sebesar 38% disumbang oleh wilayah di luar jawa. Wilayah luar jawa tersebut terdiri dari Sumatera menyumbang sekitar 23%, Kalimantan menyumbang sekitar 8-9%, Sulawesi menyumbang sekitar 4%, Papua menyumbang sekitar 1%, Maluku menyumbang sekitar 0,25% dan Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara menyumbang sekitar 1% dari total GDP nasional. Ketimpangan ekonomi antar jawa dan luar jawa baru merupakan sebuah permasalahan internal, belum lagi kita bicara masalah eksternal yang bersiap mengancam eksistensi Indonesia.
Kritik Terhadap Dualisme
Sudah lama kita tinggalkan sebuah paham sentralisasi pembangunan, atau dalam sebuah pengambilan kebijakan disebut top-down. Berganti menjadi paham desentralisasi atau yang disebut kebijakan bottom-up. Berakhirnya era sentralisasi menyebabkan sebagian besar orang menganggap bahwa desentralisasi merupakan pilihan terbaik, atau sama halnya ketika kita memandang bahwa paham liberalisme merupakan pilihan terbaik dari pada paham sosialisme. Secara teoritis kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, output dari kebijakan sentralisasi dan desentralisasi tidak akan pernah lepas dari yang namanya strukturalisme. Karena pusat tidak mungkin ada tanpa pinggir dan pinggir tidak mungkin ada tanpa pusat. Jika pusat terlalu kuat maka pusat akan menjadikan pinggir sebagai daerah eksploitasi. Begitu juga sebalikknya jika pinggir terlalu kuat maka pusat hanya terlihat sebagai budak. Dan hari ini real politik Negara kita memperlihatkan bahwa pinggir lebih kuat dari pada pusat, sehingga untuk menetapkan sebuah kebijakan, pusat terkesan ragu dan lambat.
Pertanyaan yang mungkin muncul adalah: mana yang lebih baik antara kebijakan sentralisasi ataukah desentralisasi? Disinilah timbul masalah yang selalu dibicarakan setiap orang, yaitu bagaimana mencapai keseimbangan pusat dan daerah atau sama dengan bagaimana mencari keseimbangan pasar dan negara. Hal tersebut bisa kita jawab jika kita mengetahui apa akar dari dualisme antara sentralisasi dan desentralisasi. Menurut Gidden, terletak pada cara pandang kita dalam melihat posisi objek, apakah sentralisasi ataukah desentralisasi? Hal tersebut bisa dijembatani lewat titik temu diantara keduanya. Titik temu tersebut diimplementasikan kedalam praktik sosial yang berulang dan berpola. Praktik sosial tersebut bisa berupa terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme maupun sebuah persepsi umum bahwa mahasiswa yang pandai adalah mahasiswa yang mempunyai nilai IPK diatas 3,00 lebih-lebih menyandang gelar cum laude. Inilah akar permasalahan mengapa kebijakan yang dipilih baik sentralisasi maupun desentralisasi hampir selalu menimbulkan permasalahan yang sama yaitu: meningkatnya kemiskinan disuatu daerah dan disisi lain meningkatnya kesejahteraan ekonomi pada daerah yang lain. Inilah mungkin yang akan ditakutkan oleh buya Safii Maarif tentang gambaran suram Indonesia 2050.
Ancaman Middle Income Trap
Kita bergeser dari dualisme strukturisasi kebijakan pembangunan dalam negeri untuk sedikit menengok kondisi perekonomian di luar Indonesia. Dalam world economic forum yang diselenggarakan oleh Indonesia kemarin, Asian Development Bank (ADB) memberikan prediksi bahwa: Indonesia, Cina, India, Jepang, Korsel, Malaysia dan Thailand akan memimpin perekonomian global di tahun 2050. Estimasi dari ADB menunjukkan bahwa pada tahun 2050, jumlah populasi di 7 negara tersebut akan turun, sedangkan PDB akan meningkat hingga 90%. Lebih dalam lagi, data investasi asing langsung ke Indonesia pada tahun 2010 mencapai titik tertinggi jika dibanding tiga tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,304(US$ mill) atau terbesar kedua dibanding Singapura untuk tahun yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih mempunyai prospek ekonomi yang positif secara makro untuk beberapa tahun ke depan.
Fakta-fakta yang menggembirakan tersebut bukan tanpa resiko. Resiko yang paling tampak membayangi adalah Indonesia terancam terjangkat penyakit yang disebut middle income trap. Middle income trap adalah sebuah situasi dimana suatu negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi ditunjang dengan peningkatan aliran investasi yang masuk sehingga meningkatkan predikat sebuah negara yang semula low income menjadi negara middle income, namun setelah itu negara tersebut tidak mampu bertransformasi menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Negara-negara yang gagal melewati middle income trap adalah negara-negara di Amerika latin, sedangkan negara yang berhasil melewatinya adalah Jepang dan Korsel. Gambaran positif selanjutnya bila Indonesia bisa melewati middle income trap, diprediksi Indonesia akan menjadi pusat perekonomian di Asia. Faktor utama yang menentukan keberhasilan tersebut adalah tingkat modal intelektual yang ada pada negara tersebut, selain kemauan dari institusi negara dan politik untuk mendukung kebijakan fight to middle income trap.
Penutup
Gambaran suram yang dikemukakan oleh buya Maarif mungkin akan menjadi kenyataan pada 2050 nanti bila kondisi real sosial-politik masih dipenuhi oleh dualisme. Ancaman terjadinya middle income trap menambah suramnya masa depan Indonesia. Apakah sudah tidak ada harapan? Harapan tersebut masih ada, jika dan hanya jika praktik sosial dan ekonomi masyarakat mengalami sebuah perubahan. Tentu saja sebuah perubahan perilaku sosial dan ekonomi tidak dapt muncul dengan sendirinya jika ingin menggapai kesejahteraan bersama, harus melewati sebuah mekanisme institusi yang berperan untuk mengarahkan gerak perubahan tersebut. Institusi yang dimaksud adalah institusi pendidikan, namun apa bila institusi pendidikanmasih terjebak dalam paradigma dualisme mungkin gambaran suram yang diramalkan buya Maarif akan benar-benar terwujud.. Namun jika institusi pendidikan dapat mengubah pola pendidikannya, maka kita dapat berharap 2050 Indonesia akan menjadi sebuah negara yang tangguh dan ramalan buya Maarif bisa kita harapkan tidak terjadi.
Kritik Terhadap Dualisme
Sudah lama kita tinggalkan sebuah paham sentralisasi pembangunan, atau dalam sebuah pengambilan kebijakan disebut top-down. Berganti menjadi paham desentralisasi atau yang disebut kebijakan bottom-up. Berakhirnya era sentralisasi menyebabkan sebagian besar orang menganggap bahwa desentralisasi merupakan pilihan terbaik, atau sama halnya ketika kita memandang bahwa paham liberalisme merupakan pilihan terbaik dari pada paham sosialisme. Secara teoritis kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, output dari kebijakan sentralisasi dan desentralisasi tidak akan pernah lepas dari yang namanya strukturalisme. Karena pusat tidak mungkin ada tanpa pinggir dan pinggir tidak mungkin ada tanpa pusat. Jika pusat terlalu kuat maka pusat akan menjadikan pinggir sebagai daerah eksploitasi. Begitu juga sebalikknya jika pinggir terlalu kuat maka pusat hanya terlihat sebagai budak. Dan hari ini real politik Negara kita memperlihatkan bahwa pinggir lebih kuat dari pada pusat, sehingga untuk menetapkan sebuah kebijakan, pusat terkesan ragu dan lambat.
Pertanyaan yang mungkin muncul adalah: mana yang lebih baik antara kebijakan sentralisasi ataukah desentralisasi? Disinilah timbul masalah yang selalu dibicarakan setiap orang, yaitu bagaimana mencapai keseimbangan pusat dan daerah atau sama dengan bagaimana mencari keseimbangan pasar dan negara. Hal tersebut bisa kita jawab jika kita mengetahui apa akar dari dualisme antara sentralisasi dan desentralisasi. Menurut Gidden, terletak pada cara pandang kita dalam melihat posisi objek, apakah sentralisasi ataukah desentralisasi? Hal tersebut bisa dijembatani lewat titik temu diantara keduanya. Titik temu tersebut diimplementasikan kedalam praktik sosial yang berulang dan berpola. Praktik sosial tersebut bisa berupa terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme maupun sebuah persepsi umum bahwa mahasiswa yang pandai adalah mahasiswa yang mempunyai nilai IPK diatas 3,00 lebih-lebih menyandang gelar cum laude. Inilah akar permasalahan mengapa kebijakan yang dipilih baik sentralisasi maupun desentralisasi hampir selalu menimbulkan permasalahan yang sama yaitu: meningkatnya kemiskinan disuatu daerah dan disisi lain meningkatnya kesejahteraan ekonomi pada daerah yang lain. Inilah mungkin yang akan ditakutkan oleh buya Safii Maarif tentang gambaran suram Indonesia 2050.
Ancaman Middle Income Trap
Kita bergeser dari dualisme strukturisasi kebijakan pembangunan dalam negeri untuk sedikit menengok kondisi perekonomian di luar Indonesia. Dalam world economic forum yang diselenggarakan oleh Indonesia kemarin, Asian Development Bank (ADB) memberikan prediksi bahwa: Indonesia, Cina, India, Jepang, Korsel, Malaysia dan Thailand akan memimpin perekonomian global di tahun 2050. Estimasi dari ADB menunjukkan bahwa pada tahun 2050, jumlah populasi di 7 negara tersebut akan turun, sedangkan PDB akan meningkat hingga 90%. Lebih dalam lagi, data investasi asing langsung ke Indonesia pada tahun 2010 mencapai titik tertinggi jika dibanding tiga tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,304(US$ mill) atau terbesar kedua dibanding Singapura untuk tahun yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih mempunyai prospek ekonomi yang positif secara makro untuk beberapa tahun ke depan.
Fakta-fakta yang menggembirakan tersebut bukan tanpa resiko. Resiko yang paling tampak membayangi adalah Indonesia terancam terjangkat penyakit yang disebut middle income trap. Middle income trap adalah sebuah situasi dimana suatu negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi ditunjang dengan peningkatan aliran investasi yang masuk sehingga meningkatkan predikat sebuah negara yang semula low income menjadi negara middle income, namun setelah itu negara tersebut tidak mampu bertransformasi menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Negara-negara yang gagal melewati middle income trap adalah negara-negara di Amerika latin, sedangkan negara yang berhasil melewatinya adalah Jepang dan Korsel. Gambaran positif selanjutnya bila Indonesia bisa melewati middle income trap, diprediksi Indonesia akan menjadi pusat perekonomian di Asia. Faktor utama yang menentukan keberhasilan tersebut adalah tingkat modal intelektual yang ada pada negara tersebut, selain kemauan dari institusi negara dan politik untuk mendukung kebijakan fight to middle income trap.
Penutup
Gambaran suram yang dikemukakan oleh buya Maarif mungkin akan menjadi kenyataan pada 2050 nanti bila kondisi real sosial-politik masih dipenuhi oleh dualisme. Ancaman terjadinya middle income trap menambah suramnya masa depan Indonesia. Apakah sudah tidak ada harapan? Harapan tersebut masih ada, jika dan hanya jika praktik sosial dan ekonomi masyarakat mengalami sebuah perubahan. Tentu saja sebuah perubahan perilaku sosial dan ekonomi tidak dapt muncul dengan sendirinya jika ingin menggapai kesejahteraan bersama, harus melewati sebuah mekanisme institusi yang berperan untuk mengarahkan gerak perubahan tersebut. Institusi yang dimaksud adalah institusi pendidikan, namun apa bila institusi pendidikanmasih terjebak dalam paradigma dualisme mungkin gambaran suram yang diramalkan buya Maarif akan benar-benar terwujud.. Namun jika institusi pendidikan dapat mengubah pola pendidikannya, maka kita dapat berharap 2050 Indonesia akan menjadi sebuah negara yang tangguh dan ramalan buya Maarif bisa kita harapkan tidak terjadi.
Langganan:
Entri (Atom)