27/04/09

Koalisi partai ditinjau dari segi teori ekonomi

Akhir-akhir headline berita di koran terus membicarakan koalisi partai-partai yang mayoritas suaranya akan menduduki kursi di DPR dan MPR. semua partai pada ribut menggalang kekuatan untuk mempunyai bergaining power dan mencari sebuah keuntungan. dimana partai yang mempunyai persentase suara kecil merapat pada partai yang mempunyai persentase suara yang besar. Melihat fenomena ini penulis sedikit nakal dan menceba memaparkan fenomena ini dari sudut pandang teori ekonomi. Yang tentu keakuratannya tidak dijamin 100%. Nah ayao kita masuki dunia ekonomi dari sudut pandang yang berbeda. Penulis akan mencoba menghubungkan fenomena koalisi dengan sebuah kartel yang dalam perekonomian sangat tidak efisien.
KARTEL
Kartel adalah kumpulan beberbagai perusahaan monompoli, yang dibentuk untuk menyamakan antara biaya marjinal dengan penerimaan marjinal. Dan mempengaruhi tingkat output spesifik pada masing-masing perusahaan yang dihasilkan serta pembagian laba ekonomi. Beberapa asumsi yang melandasi terbentuknya kartel adalah: 1. Bahwa perusahaan sebagai suatu kelompok mengetahui bahwa mereka dapat mempengaruhi harga dan mengkoordinasikan keputusan mereka untuk mencapai laba monopoli, 2. Biaya marjinal dalam masing-masing perusahaan dianggap sama dan konstan. Beberapa kelemahan kartel antara lain: 1. Masalah ilegal atau masalah hukum, dimana kegiatan kartel biasanya dilarang di beberapa negara, seperti di Amerika dengan undang-undang Sharmen act pasal1, di Indonesia dibentuknya KPPU yang mengawasi apakah terjadi monompoli atau tidak dalam suatu sektor ekonomi. 2. Pemimpin kartel atau anggota kartel membutuhkan banyak informasi dan biaya untuk mendapatkan informasi ini sangatlah mahal(High Cost Information), karena terlalu mahalnya informasi yang tersedia maka terjadilah apa yang dinamakan informasi yang tidak sempurna atau Asymetic information. 3. Ketidak stabilan didalam kartel itu sendir. Kenapa? karena para perusahaan pasti ingin memaksimalkan laba, jika mereka bisa memproduksi lebih dari kuota yang ditetapkan dan mereka melakukannya. maka keseimbangan dalam tubuh kartel akan menjadi goyang dan pada akhirnya akan hancur. Kemungkinan penetapan harga dan kuota produksi pada kartel, cenderung ditentukan pada batas-batas luar dimana harga aktual pada persaingan sempurna akan diterapkan dan interval harga ini mungkin akan semakin melebar. Juga melihat batas maksimum kemampuan produksi suatu perusahaan.
KOALISI
Menurut Wikipedia koalisi diartikan sebagai persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Dalam pemerintahan dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai. Dimana dalam sistem pemerinyahan kita yang terdiri dari banyak-banyak partai yang ingin berkuasa mulai dari partai besar sampai partai gurem, belum lagi termasuk orang/caleg independent. yang akan menyebabkan perolahan suara terdistribusi dan menyebabkan tidak adanya partai yang mutlak sangat kuat. Dengan begitu untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat partai-partai ini bergabung membentuk sebuah koalisi. Sehingga berhasil atau tidaknya sebuah pemerintahan koalisi tergantung dari rukun tidaknya partai-partai yang mendukung.
ANALISIS
Okey masuklah pada analisis ilmu ekonomi terhadap permasalah/fenomena diatas. Baik kartel dan koalisi mempunya persamaan kelemahan, yaitu: adanya asymetric information, ketidak stabilan dan kekuatan tawar-menawar(bergaining power). kalau dalam kartel perusahaan besar tentu jatah dan haknya lebih besar. dan kalau pada koalisi tentu partai besar yang memperoleh perolehan suara terbesar yang mendapat benyak keuntungan. disinilah terjadi sebuah ketidak efisienan didalam pemerintahan. Kalau dasar koalisi ini dilandasi untuk memajukan serta mensejahterakan bangsa is okay dan No problem. Tapi kalau dasar koalisi atau bahasa kerennya kontrak politik didasarkan pada mencari keuntungan apa jadinya? Saya akan ambil dasar yang paling buruk atau dasar dua. Jika pembagian menteri dalam kabinet atau arah kebijakan pemerintah tidak menguntung bagi para partai-partai yang mendukung atau satu saja yang mengatakan keluar dari koalisi, otomatis kestabilan dan kekuatan pemerintahan akan berkurang dan akan dimanfaatkan oleh partai oposisi untuk menyerang pemerintahan. sehingga terjadilah yang mungkin saya takutkan yakni kehancuran bangsa Indonesia. kalau kondisi pemerintahan yang dibangun dari koalisi ini tidak stabil bagaimana kita menghadapi persaingan di luar sana??? Tapi semoga opini dan analisa saya tidak terjadi. dan saya harap koalisi partai yang nantinya akan membentuk suatu pemerintahan baik yang menang maupun yang kalah tetap didasari pada memajuhkan dan mensejahterakan bangsa. Dan semoga Pemilu dan Pilpres tahun ini bisa menghasilkan sesutu yang membuat bangsa ini maju kearah yang lebih baik. Demikian ulusan saya jika ada kritik, saran, cacian dan hinaan jangan sungkan-sungkan. masuk ke koment dan tulislah apa kata hati anda. Semoga bermanfaat sempai jumpa.

dirangkum dari beberapa sumber





Tidak ada komentar: